Regulasi Baru BPJS, Peserta JKN-KIS Yang Menunggak Dinonaktifkan | Berita Terbaru Hari ini

Close

Regulasi Baru BPJS, Peserta JKN-KIS Yang Menunggak Dinonaktifkan

Regulasi Baru BPJS, Peserta JKN-KIS Yang Menunggak Dinonaktifkan Ilustrasi Kantor BPJS Kesehatan

MALANG - Penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Malang Raya harus memperhatikan betul regulasi baru terkait penunggakan.  Pasalnya skema pelunasan tunggakan jaminan kesehatan itu sendiri sudah berubah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.


Dalam aturan baru ini, penunggak akan mendapatkan aturan lebih ketat untuk melunasi. Seperti diberitakan sebelumnya, seluruh tunggakan yang belum dibayar berasal dari 196.249 peserta mandiri dan 82 badan usaha dari wilayah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.


Dengan jumlah iuran peserta mandiri yang belum terbayar mencapai lebih dari Rp 75 miliar. Hal ini dijelaskan Kepala BPJS Cabang Malang Hendry Wahjuni. Meskipun sebelumnya menyebut angka iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan Malang sebesar Rp 1,5 triliun adalah perhitungan yang kurang tepat.
“Memang kapan hari salah lihat. Yang benar setelah dilakukan perhitungan kembali mencapai Rp 75 miliar tadi, tepatnya Rp 75.232.355.596,” tegasnya.


Kelas yang paling banyak melakukan tunggakan adalah peserta mandiri kelas III. Mereka ada yang benar-benar tidak mampu dan belum terlalu banyak mengetahui sistematika pembayaran karena ketidaktahuan.


Untuk tunggakan dari peserta mandiri BPJS Kesehatan ini, pihaknya tidak serta merta melakukan pemutusan kepesertaan. Akan tetapi sesuai regulasi maka BPJS Kesehatan akan tetap terus menagih dengan menjalankan regulasi baru yang jika tidak diikuti, maka kepesertaan akan dinonaktifkan.


Dia menjelaskan, Perpres Nomor 82 tahun 2018 memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Yakni status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan.


Terlebih jika seorang peserta menunggak lebih dari 1 bulan. Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan sudah mulai berlaku mulai 18 Desember 2018 lalu.

LIHAT JUGA


BERITA TERKAIT