Tak Bisa 100 Persen Tutup Konten Pornografi

Tak Bisa 100 Persen Tutup Konten Pornografi

JAKARTA-Twitter dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai media sosial yang paling banyak bermuatan konten negatif, khususnya pornografi. Pada 2016, Kominfo menerima 3.211 laporan aduan konten negatif di Twitter. 

Sementara sepanjang tahun 2017 ini, media sosial berlogo burung itu meningkat drastis jumlah laporannya mencapai 521.407. Khusus untuk Agustus lalu saja, ada 521.350 laporan yang telah diterima.

Angka ini jadi yang terbanyak dibandingkan media sosial lainnya, bahkan dibandingkan Facebook dan Instagram yang tercatat ada 1.375 laporan di 2016 dan mencapai 513 laporan di 2017.

Kementerian Kominfo pun berencana memanggil Twitter dkk minggu depan. Tujuannya untuk membahas penapisan konten negatif, khususnya pornografi yang kembali merajalela belakangan ini.

“Fokusnya ke pornografi dulu karena banyak banget ditemukan. Itu tiap hari bisa sampai ribuan,” ucap Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (10/11/17).

Saat dikonfirmasi, Twitter pun ikut merespons positif inisiatif dari pemerintah untuk memerangi konten negatif dan pornografi di platform layanannya.  Namun tentunya, Twitter tak bisa sendirian. 

“Upaya dari Twitter ini tentunya tidak dapat menghilangkan konten terkait hingga 100 persen karena upaya dan kesadaran dari pengguna Twitter pun juga dibutuhkan untuk bersama sama menghilangkan konten seperti ini dikonsumsi oleh publik,” tulis Twitter.

“Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Twitter pun menyesuaikan peraturannya dengan perkembangan tersebut. Twitter berkomitmen untuk menjadikan platform ini lebih aman, sekaligus terus memperbaiki dan menggunakan teknologi yang dimiliki untuk mengurangi konten-konten negatif," lanjutnya.

Twitter juga mengaku telah mengeluarkan Transparency Report sebanyak dua kali setiap tahunnya terkait upaya mereka memerangi konten negatif. Laporan terakhir sudah diterbitkan September lalu. 

Di laporan itu, katanya,

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

Baca Juga