12 Anggota DPRD Kota Malang kembali Diperiksa KPK

12 Anggota DPRD Kota Malang kembali Diperiksa KPK Ketua DPRD Kota Malang Abd Hakim usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Batu, Senin (5/2/2018).(dicky)

BATU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali  memeriksa anggota dewan Kota Malang. Lembaga antirasuah itu memeriksa 12 orang anggota DPRD Kota Malang. Pemeriksaan ini dipindah dari Polres Malang Kota ke Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Polres Batu, Senin (5/2/2018).

Menurut Abd Hakim, Ketua DPRD Kota Malang, pemeriksaan diperiksa penyidik KPK itu mulai pukul 12.00 hingga pukul 14.00.

"Tadi, Pokir juga ditanyakan oleh penyidik, tapi kami tidak mengetahui itu karena saya bukan ketua fraksi," kata Hakim kepada sejumlah awak media.

Hakim mengatakan, poin-poin pertanyaan yang disampaikan penyidik hampir sama dengan saat ia diperiksa di Polres Malang

Kota, tahun lalu. Pokok pertanyaannya sama, penyidik hanya mengembangkan beberapa pertanyaan baru.

"Hanya dua pertanyaan, memperkuat pertanyaan yang ada di Malang beberapa waktu lalu, tidak ada yang baru," ujarnya.

Ia mengatakan, selaku anggota dewan, ia berkewajiban untuk taat pada hukum, hingga undangan pemeriksaan seperti ini harus dipenuhinya. Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya yang mencapai lebih dari 3 jam, pemeriksaan kemarin berlangsung lebih singkat. Selain Abdul Hakim, ada 11 anggota dewan lainnya yang diperiksa.

"Total ada 12 anggota dewan yang kita periksa hari ini (kemarin-red) di Mapolres Batu," ujar Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha.

Selain Hakim, ada Subur Triono SE, Suprapto, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Sahrawi SS M.HUM, Mohan Katelu, Drs EC RB Priyatmoko Oetomo, Arief Hermanto ST, Hadi Susanto SH, Tutuk Hariyani dan Sony Yudiarto.

12 anggota dewan ini menurut Priharsa diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Moch Arief Wicaksono (MAW) yang menjadi tersangka dalam pembahasan Perubahan APBD tahun 2015 serta dugaan korupsi pembangunan Jembatan Kedungkandang.

Arief, yang mantan Ketua DPRD Kota Malang disangka menerima uang Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistyono, selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Pembangunan Kota Malang tahun 2015.

Selain itu, Arief disangkakan menerima Rp 250 juta dari Hendarwan Maruszaman, Komisaris PT EMK. Suap ini terkait pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai proyek Rp 98 miliar dalam APBD Pemkot Malang tahun anggaran 2016.

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

Baca Juga