Lahan Sengketa Dijaga Brimob, Warga Desa Lapor Dewan

Lahan Sengketa Dijaga Brimob, Warga Desa Lapor Dewan Belasan warga sekitar Kebun Pancursari Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan saat luruk dewan

MALANG – Dipicu masalah sengketa lahan, belasan warga Desa Tegalrejo, Sumbermanjing Weta (Sumawe), Kabupaten Malang ngeluruk Kantor DPRD Kabupaten Malang, Rabu (7/2/2018). Mereka mengadu terkait personil Brimob yang berjaga di lahan sengketa.

Rombongan warga ini yang dipimpin Sukardi ini diterima Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.

Koordinator Warga, Kusnadi mengatakan, keberadaan anggota Brimob yang menjaga kebon dianggapnya justru meresahkan warga. Keberadaan Brimob dikhawatirkan akan memicu konflik kembali dengan masyarakat.

“Kami mengadu ke dewan terkait keberadaan anggota Brimob tersebut. Kami menginginkan supaya anggota Brimob itu segera ditarik,” kata Kusnadi.

Dia mengatakan, sengketa tanah Kebun Pancursari jika seperti itu seperti tidak ada penyelesaian. Sehingga dia berharap dewan dapat memfasilitasi dalam penyelesaian masalah ini.

Dia menilai PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) sengaja melibatkan anggota Brimob untuk mengamankan lahan sengketa.

 “Seharusnya petugas kepolisian atau penegak hukum itu netral dan tidak memihak. Kami berharap dewan bisa memberikan solusi terkait hal ini,” kata dia.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatoto Subroto mengaku menerima keluhan warga itu dan menjajikan segera membantu penyelesaiannya.

Gatoto mengaku telah mengetahui kronologi kasus ini. Mulanya, warga membersihkan area lahan yang penuh rumput kemudian dimanfaatkan sebagai lahan garapan. Lahan itu diklaim masih milik warga dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa.

“Tanah yang disengketakan ini, lokasinya berbeda dengan lahan sengketa sebelumnya. Kata warga, ini lahan baru yang mereka bersihkan dan kemudian dirawat. Setelah warga membersihkan lahan itu, langsung dijaga anggota Brimob,” katanya.

Dia melanjutkan, warga desa sebenarnya telah mengakui bahwa tanah itu milik negara. Namun dari sejarahnya yang disampikan warga kepadanya, sebelum Belanda datang tanah tersebut milik nenek moyang warga. Kemudian dirampas Belanda yang dijadikan perkebunan. Sehingga tanah tersebut diklaim milik warga dan dianggap menjadi tanah desa yang mereka klaim sudah seharusnya menjadi milik masyarakat desa

“Kalau mereka bersih

Berita Terkait

Baca Juga