Menanti Angpao Lab di Hari Imlek

Menanti Angpao Lab di Hari Imlek Dahlan Iskan bersama sahabatnya bersenam pagi.(dok.dis way)

Lolos dari Lubang Aorta Dissection (11)

Tentu saya tidak sabar menunggu waktu satu bulan. Saya sudah berusaha bersikap tenang. Saya tenang-tenangkan.

Tapi sesekali tetap muncul kegelisahan. Ancaman kanker di balik berat badan yang terus turun hanya berhasil membuat ketenangan itu terlihat di permukaan.

Tanpa ijin dokter saya memeriksakan darah ke laboratorium. Dua minggu lebih cepat dari “tunggu satu bulan lagi”. Toh saya sudah tahu parameter apa saja di dalam darah yang bisa mengindikasikan kanker.

Saking seringnya ke laboratorium.

Terutama yang terkait dengan kanker hati dan kanker paru.

Hari itu petugas laboratorium terperangah. “Kok banyak sekali yang

diperiksa, Pak?” tanyanya.

Saya teliti lagi daftar itu. Justru kurang!

Sekalian saya mau periksa alergi. Kok saya sering batuk-batuk kecil? Lalu saya hitung: 42 items yang saya minta.

Rupanya petugas itu terperangah bukan soal banyaknya item yang saya ajukan. Tapi bagaimana cara mengemukakan kepada saya, berapa biayanya.

Dengan ragu dan dengan suara ditahan, petugas itu bilang… ”Pak…biayanya ini Rp 15 juta sekian…”

Setelah saya bilang “Wow…mahal ya…”

Dia lantas meneliti lagi daftar itu.

Tentu saya mampu membayarnya. Tapi pikiran saya melayang jauh. Begini mahalnya kesehatan. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Menyerah untuk meninggal? Dengan dalih berserah pada takdir?

Di sinilah letak perlunya kebijakan negara di bidang kesehatan. Banyak negara maju mengambil kebijakan menjamin kesehatan rakyatnya dibanding bagi-bagi program sosial yang nilainya juga triliunan rupiah.

Orang miskin yang berhasil keluar dari garis kemiskinan lantaran kerja keras, akan dengan mudah jatuh miskin lagi manakala salah satu anggota keluarganya jatuh sakit. Apalagi kalau yang sakit adalah anggota keluarga yang menjadi tulang punggung.

Saya ingat tahun 2013. Saat BPJS lahir.

Saat itu negara baru mampu menyediakan anggaran Rp19 triliun pertahun. Saya usul agar dinaikkan menjadi Rp 35 triliun. Setidaknya Rp 25 triliun.

Secara pengelolaan, BPJS memang di bawah kementerian BUMN saat itu sehingga saya merasa harus ikut menanganinya.

Saya bersama direksi BPJS sudah menghitung. Dengan anggaran Rp 19 triliun pasien tidak akan puas. Jenis sakit yang bisa dibpjskan terbatas. Dokter juga tidak puas. Honor dokter hanya Rp1.000 untuk satu pasien. Padahal ongkos parkir saat itu sudah Rp2.000. Harga diri dokter seperti jatuh di bawah tukang parkir.

Waktu saya usulkan Rp 35 triliun saya juga beralasan begini: jangan tanggung-tanggung dalam membela orang miskin. Tapi juga jangan memanjakan dan membuat mereka malas. Membuat mereka sehat pun harus disertai setelah

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

Baca Juga