Menurut KPK Penyidikan Tersangka di Kota Malang Tak Ada Hubungannya dengan Pilkada

  • 2018-03-20
  • Editor :junaedi
  • dibaca :443
Menurut KPK Penyidikan Tersangka di Kota Malang Tak Ada Hubungannya dengan Pilkada Petugas KPK yang kembali menggeledah rumah pribadi wali kota Malang non aktif, Moch Anton(firman)

MALANG -Dua calon kepala daerah (Cakada) di Kota Malang yang terjerat kasus korupsi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segera mengumumkan sebagai tersangka. Lembaga anti rasuah ini masih menunggu waktu yang tepat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tarik ulur atas pengumuman penetapan tersangka baru calon kepala daerah (cakada) diluar operasi tangkap tangan (OTT).

Padahal, sejumlah penyidikan yang menyeret beberapa peserta pilkada serentak 2018 sudah mulai dilakukan. Salah satunya di Kota Malang.

"Terkait statusnya, saya kira nanti ketika kondisi sudah memungkinkan akan kami sampaikan ke publik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip

Jawa Pos, Selasa (20/3/2018).

Dalam pusaran skandal kasus korupsi  APBD-P Pemkot Malang tahun 2015, kini menyeret wali kota non aktif Moch Anton dan Ketua DPRD Kota Malang berikut sejumlah Ketua Komisi dan Fraksi yang totalnya ada 18 orang legislator.

Dalam kaitan ini, dua Cakada yakni petahana Moch Anton dan pesaingnya Ya'qud Ananda Gurban, masuk dalam pusaran korupsi ini. Ya'qud disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus ini saat menjabat Ketua Fraksi Hanura-PKS di DPRD Kota Malang.

Anggota  KPK yang juga menggeledah rumah Ya'qud Ananda Gurban, Selasa (20/3/2018)

Febri pun tak membantah saat ini sedang melakukan penyidikan kepada para tersangka itu. Bahkan juga sedang melakukan penggeledahan di rumah pribadi Moch Anton dan Ya'qud Ananda.

Febri pun menyatakan apa yang dilakukan KPK saat ini tidak terkait dengan rangkaian pilkada di Kota Malang. Menurut dia, proses hukum yang berjalan saat ini tidak ada kaitannya dengan intervensi politik.

"KPK sejak awal sudah tegaskan, proses hukum adalah proses hukum, dan proses politik silahkan berjalan masing-masing," imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Diberitakan sebelumnya, Wali kota Malang non aktif Moch Anton Ketua DPRD dan sejumlah anggota dewan tersangkut skandal suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Tim penyidik KPK sudah pemeriksaan terhadap 14 saksi di Polres Malang sejak Senin (19/3/2018). Para saksi itu merupakan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Penyidik mendalami dugaan aliran dana suap pembahasan APBD-P 2015 yang diterima para tersangka dan anggota dewan lainnya.

Kasus bancakan pembahasan APBD-P Pemkot Malang ini sebelumnya menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulstyono. Kasus mereka ini kini sedang dalam persidangan.

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

Baca Juga