Tjaturono Menangkan Yayasan Taman Harapan

Tjaturono Menangkan Yayasan Taman Harapan Gunadi Handoko

MALANG- Polemik Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang akhirnya dimenangkan kubu Tjaturono. Ini setelah majelis hakim PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan rivalnya, Asmo Basuki Widjojo, 8 Maret 2018 lalu, melalui putusan No: 190/G/2017/PTUN.JKT.

Hari ini, melalui Law Firm Gunadi Handoko & Partners, kuasa hukum Tjaturono mengumumkan nama-nama susunan pembina, pengurus dan pengawas yang disahkan notaris tersebut, di Malang Post. Disitu tertulis, Ketua Pembina adalah Prof. Dr. Siusana Kweldu.

Anggotanya yakni Soegianto Tjondro, Sugeng Tjendroso, Djohan Tjahjana dan Sardjono. Sementara susunan pengurus, disebutkan Ketua Umum yaitu Prof. Dr. Tjaturono , M.MT, Ketua I, J.P Suhardjo dan Bendahara Umum, Elisabet Natalia, SE.

Sedangkan Bendahara I dipegang Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih M.Sc, serta Sekretaris, Drs Achmad Asfali. Sementara Pengawasnya adalah Yudhistira S.Sn. Pengumuman itu ditujukan kepada notaris/PPAT, bank, kantor pertanahan Kota Malang, orang tua murid dan khalayak umum.

"Sengaja kami umumkan di media cetak karena masih ada beberapa pihak yang mengaku dan mengatasnamakan sebagai pembina, pengurus ataupun pengawas yayasan tersebut. Bahkan dihembuskan ada pihak lain yang menang perkara ini," urai Gunadi kepada Malang Post.

Masih menurut Ketua DPC Peradi Malang ini, pembina, pengurus dan pengawas yang disusun, sudah dikuatkan dengan Akta Penegasan No 10 tanggal 15 Juli 2017 di notaris Dyah Widhiawati, SH, M.Kn dan disahkan di Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

"Jadi jangan sampai setelah ada pengumuman ini, ada tindakan hukum yang dilakukan pihak lain dalam bentuk  apapun, termasuk transaksi-transaksi ataupun pengalihan hak," tegas Gunadi yang didampingi tiga pengacara lainnya, Lia Wanda, SH, Edwin Krisnawanto, SH dan Bakhtiar Panji Taufiq, SH.

Dia meminta agar masyarakat berhati-hati dan menangguhkan transaksi-transaksi yang dilakukan pihak tak bertanggungjawab. "Kami akan menempuh jalur hukum baik pidana dan perdata, bila ditemukan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak sah," paparnya.

Gunadi meminta agar semua civitas

Berita Terkait

Baca Juga