Jika Ada Sengketa Pilkada, KPU Siap Digugat Paslon | Berita Terbaru Hari ini

Close

Jika Ada Sengketa Pilkada, KPU Siap Digugat Paslon

Jika Ada Sengketa  Pilkada, KPU Siap Digugat Paslon Kotak-kotak hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sudah mulai masuk ke KPU Kota Malang. Hari ini akan dilakukan rekapitulasi tingkat kota di KPU Kota Malang

MALANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menganggarkan Rp 350 juta untuk advokasi hukum sengketa Pilkada. Anggaran itu disiapkan, jika ada sengketa  Pilkada yang disampaikan pasangan calon terkait hasil Pilkada serentak 27 Juni 2018 lalu.
Ketua KPU Kota Malang Zaenudin menjelaskan, anggaran advokasi hukum ini sudah ada sejak awal perencanaan anggaran.
“Dari total anggaran Pilkada, di dalamnya kami juga menganggarkan Rp 350 juta untuk advokasi hukum. Anggaran ini disiapkan, jika tiba-tiba terjadi sengketa Pilkada. Dimana KPU selaku penyelenggara di gugat,’’ kata Zainudin kepada Malang Post, kemarin.
Dijelaskannya, dia tidak akan bingung terkait anggaran jika tiba-tiba ada gugatan. ”Anggaran tersebut, mengcover seluruhnya,mulai awal hingga akhir gugatan,’’ tambahnya.

Selama tahapan Pilkada berlangsung, hingga hari H pencoblosan dan rekapitulasi suara digelar tingkat Kecamatan, seluruhnya berjalan lancar. Namun , pihaknya pun akan sangat siap jika ada pasangan calon yang tidak terima dengan hasil Pilkada, bisa melayangkan gugatan.
Gugatan dapat dilayangkan pasangan calon, sesuai dengan UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada tiga hari sejak penetapan hasil suara dilakukan KPU.
Zaenudin juga mengatakan jika saat ini tahapan Pilkada  memasuki pada rekaputulasi tingkat Kota. Rencananya rekapitulasi digelar di kantor KPU Kota Malang. Dalam kegiatan ini, akan dihadiri komisioner KPU, Plt Wali Kota Malang, Forkopimda, masing-masing tim pemenangan pasangan calon, juga Panwaslih.
”Rekapitulasi tingkat kelurahan dan kecamatan sudah dilakukan. Sekarang tahapannya adalah rekapitulasi tingkat kota,’’ ungkap Zaenudin. Dalam rekapitulasi nanti, masing-masing PPK akan membacakan rekapitulasi suara tingkat PPK, dan langsung direkap oleh komisioner KPU. Hasil rekapitulasi itu kemudian dibacakan Ketua KPU Kota Malang, selanjutnya ditetapkan.
”Setelah direkap, baru kemudian ditetapkan. Dan  hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat diketahui secara resmi,’’ ungkap Zaenudin.
Selama rekapitulasi, KPU menyediakan layar besar yang dapat dilihat dengan jelas. “Karena  tidak semua orang


BERITA TERKAIT