Hambat Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pengurangan PBB Diintensifkan

  • 2018-07-09 penulis : Ira Ravika
  • Editor :junaedi
  • dibaca :783
Hambat Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pengurangan PBB Diintensifkan Hambat alih fungsi lahan pertanian, Pemkot Malang galakkan pengurangan PBB.(ipink)

MALANG – Menghambat alih fungsi lahan pertanian atau sawah menjadi bangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang memberikan pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tanah produktif. Program ini pun terus digalakkan.

''Kami makin galakkan program ini karena lahan pertanian saat ini terus menyusut,'' kata Kepala Bidang Produksi Pertanian, Dinas Pertanian Kota Malang,  Prandoyo, Senin (9/7).
 

Disebutkan, tahun 2015, sesuai data yang dimiliki luas lahan pertanian produktif mencapai 1170 hektare, tahun 2016 berkurang menjadi 1142 hektare, dan 2017 menyusut menjadi 1084 hektare.

”Luasnya terus berkurang. Karena itu kami juga makin intensif dengan menggeber program pengurangan pembayaran PBB hingga 50 persen,’’ katanya. 

Di contohkan, jika ada tanah seluas 1000 meter persegi yang harusnya dikenakan pajak Rp 5 juta, karena lahan itu tidak beralih fungsi, maka pemilik lahan hanya membayar setengahnya saja. 

Program pengurangan pembayaran PBB ini sudah ada sejak tahun 2017 lalu. Dan terus digalakkan. 

”Dengan program ini, kami ingin warga pemilih tanah sawah produktif, maupun petani tak tergiur untuk menjual lahan  dan mempertahankan lahan sawah milik mereka,’’ tambahnya.

 
Tak hanya pengurangan pembayaran PBB yang dilakukan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan produktif. Ada juga stimulan berupan bantuan mesin pertanian maupun bibit pertanian. 

Untuk bibit pertanian, dikatakan Prandoyo pihaknya menganggarkan Rp 50 juta. 

”Bibit yang kami berikan kepada petani berupa bibit padi. Sementara bantuan bibit tersebut untuk 200 hektar swah padi,’’ tambahnya.(ira/aim)

KOMENTAR ANDA

Berita Terkait

Baca Juga