Pemerintah segera Bangun Pendidikan Vokasi di SMK dan Pesantren

  • 2018-12-08
  • dibaca :3364
Pemerintah segera Bangun Pendidikan Vokasi di SMK dan Pesantren ilustrasi pendidikan vokasi.(ist)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjanjikan pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi secara besar-besaran pada tahun depan. Itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tapi juga di pesantren.

"Mulai tahun depan, pemerintah akan melaksanakan pendidikan vokasi besar-besaran. Bukan hanya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tetapi nanti bisa saja pesantren, ada vokasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Jumat (7/12).

Dalam rapat koordinasi itu, Darmin mengundang sejumlah kepala daerah untuk membahas pendidikan vokasi yang menjadi andalan di masing-masing daerah. Kepala daerah yang hadir, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

Pemerintah, lanjut Darmin, saat ini tengah menyusun peta jalan pendidikan vokasi di Indonesia. Peta jalan tersebut disusun dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda). 

Tahun depan, masing-masing daerah diminta memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi andalan. Materi ajar SMK tersebut merupakan kurikulum lokal yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah.

"Masing-masing daerah bisa berbeda. Jawa Timur bisa berbeda dengan Bali," ujar Darmin.

Darmin menjelaskan, pemerintah juga perlu merumuskan standar kurikulum SMK sesuai bidangnya. Setelah kurikulum dirombak, kualitas pengajar juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan program training of trainer (ToT).

"Jangan cuma kurikulum diubah tetapi gurunya itu-itu juga. Nanti balik lagi," ujarnya.

Tidak sebatas itu, menurut Darmin, pemerintah akan merampungkan aturan teknis insentif pengurangan pajak bagi perusahaan yang terlibat dalam pendidikan vokasi sebelum akhir tahun. 

Dengan adanya insentif keterlibatan dunia usaha, pemerintah berharap pendidikan vokasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Adapun besaran pengurang pajak direncanakan sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membantu program vokasi.

"Bisa saja untuk meminjamkan tenaga pengajar, penggunaan mesin-mesin, maupun program magang. Kami sudah buat hitung-hitungannya," jelasnya.

sumner

Berita Terkait