OSO Dicoret dari Daftar Caleg DPD Pemilu 2019 | Berita Terbaru Hari ini

Close

OSO Dicoret dari Daftar Caleg DPD Pemilu 2019

OSO Dicoret dari Daftar Caleg DPD Pemilu 2019 Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan).

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), dari daftar caleg tetap (DCT) DPD Pemilu 2019.


Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, pencoretan itu lantaran OSO melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Terhitung hingga tanggal 21 Desember 2018, OSO tidak juga menyertakan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai.
“Iya benar, Pak OSO kami coret dari DCT karena sampai tadi malam tidak ada dari pihak OSO yang menyerahkan surat pengunduran diri beliau,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra, Sabtu (22/12).


Dengan begitu, OSO tidak dapat ikut serta sebagai caleg DPD pada kontestasi Pemilu Serentak 2019. KPU tetap bersikap sesuai dengan surat keputusan (SK) yang menegaskan bahwa OSO tidak dapat menjadi caleg DPD.
“Ya otomatis tidak ada perubahan SK. OSO tetap tidak masuk DCT,” tegas Ilham.


Sebelumnya, polemik pencalonan OSO sebagai caleg DPD terus bergulir. KPU tetap bersikap sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengurus partai politik tidak boleh menjadi caleg DPD.
Meski terdapat dua fakta hukum baru dari Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menguatkan OSO untuk bisa menjadi caleg DPD, KPU tetap berpendapat bahwa OSO harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura untuk bisa masuk ke dalam daftar caleg tetap DPD pada Pemilu 2019.


Oleh karena itu, KPU meminta OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan Ketum Hanura paling lambar tanggal 21 Desember 2018, agar bisa dimasukan dan ditetapkan dalam daftar caleg tetap DPD. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan KPU, OSO tetap tidak bersedia mundur sebagai Ketua umom Partai Hanura.


“Kami sudah menjelaskan bahwa perintah TUN untuk memasukan kami masukan. Tapi kan ada juga putusan MK, maka


BERITA TERKAIT

close