Suap Proyek SPAM Daerah Bencana Dilakukan secara Sistematis | Berita Terbaru Hari ini

Close

Suap Proyek SPAM Daerah Bencana Dilakukan secara Sistematis

  • 2018-12-31
  • Editor :goly
  • dibaca :1762
Suap Proyek SPAM Daerah Bencana Dilakukan secara Sistematis Suap Proyek SPAM Daerah Bencana

JAKARTA –  Febri Diansyah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus menjadi peringatan untuk melakukan perbaikan di dalam lembaga atau kementerian.
"Mestinya OTT kemarin jadi warning bagi PUPR secara institusional untuk melakukan perbaikan ke dalam," kata Febri.


Kasus korupsi itu sendiri terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) tahun anggaran 2017–2018. Ironinya kasus ini berkaitan dengan penyediaan air minum di daerah bencana tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Berdasarkan kasus itu, Febri menduga bahwa korupsi di Kementerian PUPR dilakukan secara sistematis. Sebab, pengaturan fee dalam kasus itu ditemukan tidak hanya satu proyek, melainkan banyak proyek lainnya.
"Kalau kita lihat kasus yang diproses terkait SPAM ini, kami menduga ini terjadi sistematis, karena ternyata pengaturan fee tidak saja terjadi di satu atau dua proyek, tapi sejumlah proyek," paparnya.


Ia juga meminta agar dana dari pemerintah tersebut tidak disalahgunakan.
"Niat baik untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk infrastruktur jangan sampai disalahgunakan oleh pejabat-pejabat di kementerian," tegasnya.


Seperti diketahui KPK menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017–2018.


Delapan tersangka tersebut yakni ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto (BSU); Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR); dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.


Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menetapkan empat pejabat Kementerian PUPR. Mereka adalah Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE); PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR); Kepala Satker SPAM


BERITA TERKAIT