BPN Capture Berita Online sebagai Bukti gugat Hasil Pemilu ke MK | Berita Terbaru Hari ini

Close

BPN Capture Berita Online sebagai Bukti gugat Hasil Pemilu ke MK

  • 2019-05-27
  • Editor :junaedi
  • dibaca :921
BPN Capture Berita Online sebagai Bukti gugat Hasil Pemilu ke MK Tim hukum BPN Prbaowo-Sandiaga mendaftarkan permohonan sengketa PHPU ke MK, Jumat (24/5).(dok.cnnindonesia)

JAKARTA -Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkap lima bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dituduhkan kepada kubu paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bukti-bukti yang dikantongi kubu 02  itu menyebutkan judul-judul berita daring atau online dan melampirkan salinannya.

Hal itu diketahui dalam berkas Permohonan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh BPN Prabowo-Sandiaga, Jumat (24/5).

Dikutip dari cnn indonesia, BPN menyebut lima jenis kecurangan itu adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum. 

"Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan ini semuanya bersifat terstruktur sistematis dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat secara struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia," tulis BPN dalam permohonannya. 

Namun demikian, dalam hal bukti BPN enggan mengungkap lebih dahulu secara detil dalam permohonan itu.

"Pada saatnya, pada sidang pembuktian, kami akan menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil tersebut. Untuk kepentingan permohonan ini, kami tidak akan mengungkapkan secara rinci, satu dan lain hal, untuk menjaga keamanan dan keselamatan alat-alat bukti tersebut," dalih BPN. 

Karena penyebab itu, pemohon hanya melampirkan berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran itu berdasarkan sejumlah berita media online. 

Misalnya, dalam hal dugaan ketidaknetralan polisi. BPN menuliskan judul berita CNNIndonesia.com pada 26 Maret berjudul 'Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa'. 

Begitu juga dalam hal dugaan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, BPN melampirkan berita 'Tidak Masalah Jokowi Gaet TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah' (CNNIndonesia, 24 Agusus 2018). 

Terkait dugaan penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program pemerintah, BPN mencontohkannya dengan kebijakan kenaikan gaji PNS yang terjadi setelah penetapan calon. 

Selain berita dari CNN


BERITA TERKAIT