Menteri Keuangan Pastikan Gaji 13 PNS, TNI dan Polri Cair Per 1 Juli | Berita Terbaru Hari ini

Close

Menteri Keuangan Pastikan Gaji 13 PNS, TNI dan Polri Cair Per 1 Juli

  • 2019-06-13
  • Editor :junaedi
  • dibaca :489
Menteri Keuangan Pastikan Gaji 13 PNS, TNI dan Polri Cair Per 1 Juli Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan gaji 13 PNS, TNI dan Polri per 1 Juli Cair.(ist)

JAKARTA -Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Mekeu) memastikan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera cair. Munkeu bahkan memastikan pencairran itu akan dilakukan serempak pada 1 Juli 2019. 

Saat ini, sejumlah satuan kerja (satker) sudah mulai mengajukan pencairan anggaran tersebut.

"Pencairan (gaji ke-13) selalu 1 Juli. Prosesnya sekarang sedang dilakukan," kata Sri Mulyani kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6). 

Menurut Sri Mulyani, sejumlah satker dari berbagai instansi pemerintahan sudah mulai mengajukan pencairan anggaran tersebut agar bisa dialirkan ke kas masing-masing, mulai dari kementerian di pusat sampai daerah. 

"Tadi pagi saya lihat sudah cukup banyak satker yang sudah mulai mengajukan. Mereka sudah selesai Lebaran, jadi satker yang memegang portofolio pembayaran gaji sudah mulai melakukan," jelasnya. 

Ia berharap pembayaran gaji ke-13 bisa menjadi stimulus bagi tingkat konsumsi masyarakat. Meski, gaji ke-13 hanya diberikan ke Aparatur Sipil Negara, seperti PNS, TNI, dan Polri. 

Sri Mulyani menilai pemberian gaji ke-13 bisa menjadi amunisi baru setelah masyarakat melakukan pengeluaran di libur Lebaran. "Kalau kemarin dengan THR, yang satu ini (gaji ke-13) untuk masa sekolah baru," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. 


Sebelumnya, Sri Mulyani sudah menganggarkan pencairan THR dan gaji ke-13 masing-masing sebesar Rp20 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp40 triliun. Pencairan THR dilakukan sekitar dua pekan sebelum Lebaran. 

Pembayaran gaji 13 PNS akan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jenis komponen yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2018 itu lebih banyak dari 2017 yang hanya terdiri dari gaji pokok.
 


BERITA TERKAIT