Mutasi 284 Pejabat di Lingkungan Pemkab Malang Dibatalkan. Ini Penyebabnya | Berita Terbaru Hari ini

Close

Mutasi 284 Pejabat di Lingkungan Pemkab Malang Dibatalkan. Ini Penyebabnya

  • 2019-06-18 penulis : Agung Priyo
  • Editor :junaedi
  • dibaca :1029
Mutasi 284 Pejabat di Lingkungan Pemkab Malang Dibatalkan. Ini Penyebabnya Hearing anggota DPRD dan Baperjakat Kabupaten Malang yang akhirnya berujung pembatalan muasi pejabat di lingkungan Pemkab Malang, (ipunk)

MALANG -Mutasi 248 pejabat di lingkungan Pemkab Malang, yang dilakukan oleh Plt. Bupati Malang,  Sanusi, 31 Mei lalu dibatalkan. Diduga mutasi itu cacat hukum. 

Pembatalan mutasi pejabat itu  setelah DPRD Kabupaten Malang melakukan hearing dengan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Selasa (18/6) petang.

Pembatalan mutasi tersebut, disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang,  Hari Sasongko, usai melakukan hearing. Menurutnya, pembatalan tersebut karena ada banyak pertimbangan. 

"Pada intinya pelantikan 31 Mei lalu dibatalkan dengan banyak pertimbangan. Salah satunya karena adanya pelaksanaan Pilkades serentak," ungkap Hari Sasongko, Selasa (18/6).

Dikatakannya, Pilkades menjadi pertimbangan lantaran banyak pejabat administrator dan pengawas (eselon 3 dan 4) yang menjabat sebagai Camat. Di mana Camat harus melakukan pemantauan proses Pilkades mulai awal sampai selesai.

"Pelantikan yang sudah dilakukan sebelumnya, belum berakibat pada APBD. Artinya belum sampai ada perubahan tunjangan pada yang bersangkutan. Sehingga masih ada waktu untuk pembatalan atau penundaan pelantikan tersebut," jelasnya.

"Pertimbangan lainnya, pembatalan pelantikan tersebut karena surat perintah mulai kerja (SPMT) untuk pejabat yang dimutasi masih belum turun," sambung politisi PDI Perjuangan ini.

Terpisah Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, mewakili Tim Baperjakat, menyatakan tidak ada kesalahan dalam pelantikan tersebut. Karena surat izin resmi dari Kemendagri, sudah turun. Dalam surat izin resmi tertulis, Plt. Bupati Malang diizinkan untuk melakukan pelantikan.

"Pada dasarnya terkait kewenangan Plt. Bupati Malang tidak ada kesalahan. Karena Plt bisa melakukan pelantikan dengan catatan mendapat persetujuan. Dan surat izin sudah ada pada 14 Juni lalu, sehingga tidak ada masalah lagi," terang Tridiyah.

Tridiyah menyampaikan, bahwa proses pengajuan mutasi jabatan sudah dilakukan sejak 19 Februari 2019 lalu. Namun karena saat itu ada kesalahan surat yang harus dipisahkan, sehingga jawaban awal permohonan izin tidak diberikan. 

Namun setelah surat pengajuan mutasi direvisi, akhirnya mendapat izin pelantikan untuk pejabat administrator dan pengawas pada 14


BERITA TERKAIT