PN Malang: Warga Madyopuro Yang Menerima Harga Tanah Sesuai Konsinyasi Bisa Diambil Uangnya | Berita Terbaru Hari ini

Close

PN Malang: Warga Madyopuro Yang Menerima Harga Tanah Sesuai Konsinyasi Bisa Diambil Uangnya

PN Malang: Warga  Madyopuro Yang Menerima Harga Tanah Sesuai Konsinyasi Bisa Diambil Uangnya Rumah-rumah warga Madyopuro Kota Malang yang terdampak jalan tol Malang-Pandaan.(guest)

Klikapa.com -Pengadilan Negri (PN) Malang menyebutkan warga Madyopuro yang menolak penggantian lahannya karena jalan tol Malang - Pandaan, sebenarnya sudah bisa mengambil dananya di PN Malang. Dana itu merupakan hasil konsinyasi yang telah ditetapkan Kementrian PUPR.

“Kami sudah menerima surat keputusan konsinyasi. Sekarang bagi warga yang memang mau mengambil sudah diperbolehkan. Sudah dititipkan ke PN Malang,”  jelas Humas PN Malang Juwanto, Selasa (25/6). 

BACA JUGA: Warga Berdampak Tol Mapan di Madopuro Tolak Konsinyasi 

Jadi menurutnya, jika dari 34 KK yang kini sedang mengajukan proses kasasi di MA, sebenarnya sudah bisa mengambil uang di panitera PN Malang. Tentunya dengan mencabut memori kasasi yang dilakukan.

“Kami persilahkan (yang akan mengambil uang sesuai harga konsinyasi) warga sudah bisa ambil sekarang,” pungkas Juwanto.

BACA JUGA: 34 KK Warga Terdampak Jalan Tol Ngotot Kasasi

Sesuai Surat Kemenpupr No 275/KPTS/M/2018 tertanggal 10 April 2018 Kepada Pengadilan Negeri (PN) Malang, terdapat 50 bidang lahan yang dikonsinyasi. Nilai total lahan hasil konsinyasi yang dititipkan ke PN Malang adalah Rp 28.183.558.591.

Dalam daftar konsinyasi itu, pemilik lahan terluas atau sekitar 199m2 bisa mendapat penggantuian Rp 2,2 Miliar. Sedangkan bidang tanah terkecil yakni 7 m2, bisa mendapat penggantian Rp 18,6 Juta.

Namun warga mengaku tidak mengingini nilai itu dan tetap ngotot meminta penggantian senilai Rp 25 juta/m2 nya.

BACA JUGA: Hakim Tolak Gugatan Warga Madyopuro 

Kuasa Hukum warga, Sumardhan, warga tetap berupaya menempuh hukum lain, kasasi ke MA.  Kasasi ini dilakukan merespon putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 April 2019 No 45/PDT/2019/PT.DKI antara El Khamdi Dkk (warga terdampak) melawan Pemerintah Republik Indonesia. 

“Kami masih upayakan lagi. Kita tunggu saja proses lanjutanya,” tegasnya. 

BACA JUGA: Jasamarga: Pengadaan Tanah Tol Malang Tinggal Eksekusi

Sumardhan juga menyebut belum menerima apapun keputusan termasuk konsinyasi. Hingga saat ini belum ada satupun dari 34 KK yang diwakili berniat mengambil uang itu. Warga tetap menolak harga dari pemerintah.(ica/ary)


BERITA TERKAIT