Alun-alun Mall Resmi Dikelola Pemkot Malang | Berita Terbaru Hari ini

Close

Alun-alun Mall Resmi Dikelola Pemkot Malang

Alun-alun Mall Resmi Dikelola Pemkot Malang Alun-alun Mall Kota Malang yang kini hak pengelolaannya kembali ke Pemkot Malang.

Klikapa.com -Alun-Alun Mall (AAM) di Kota Malang kini sepenuhnya menjadi hak dan pengelolaan Pemerintah Daerah setempat. Menyusul berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

PKS itu berakhir sejak 4 November 2019 lalu. Namun baru per Senin (16/12), diketahui AAM sudah resmi kembali ke Pemkot Malang.

Kepastian itu dijelaskan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil sidak, hearing, AAM sudah kembali menjadi hak dan kewenangan penuh Pemkot Malang. 

“Hal tersebut diketahui dari hasil rapat kerja antara Komisi B DPRD Kota Malang dengan Kabag Hukum, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) dan Kepala BPKAD hari ini,” terangnya, Senin (16/12).

Arief menguraikan, terhitung sejak tanggal 6 November 2019 lalu, sudah ada serah terima dari PT. SIMC kepada Pemkot Malang. 

“Untuk itu, kami dari Komisi B memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah dalam melakukan proses pengembalian aset tersebut,” lanjut dia. 

Setelah kembali menjadi milik Pemkot, pihaknya menunggu langkah dari pihak eksekutif untuk membuat perencanaan yang matang. Tentu untuk memanfaatkan bangunan yang terletak di kawasan yang cukup strategis.

 “Kami meminta agar Wali Kota Malang agar memaksimalkan bangunan tersebut,” papar dia.

Sedangkan terkait Ramayana yang selama ini menjalin kerjasama dengan PT. SIMC, mereka siap melakukan sewa menyewa dengan Pemkot Malang dengan perjanjian mundur. 

“Artinya, mereka siap memberikan uang sewa terhitung sejak tanggal 6 November 2019. Sambil menunggu hasil appraisal dari Kantor Pelayanan Keayaan Negara dan Lelang (KPKNL),” tandas dia.

Meski sudah resmi kembali menjadi aset penuh Pemkot Malang, AAM belum beroperasi secara maksimal. 

Untuk mengelola, maka tenant-tenant yang ada di AAM harus memiliki nilai sewa resmi. Nilai sewa ditentukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dengan membentuk Tim Appraisal. Hingga kini tim appraisal dan juga nilai sewa ini belum jelas keberadaannya. 

Kepala


BERITA TERKAIT