Pemerintah Daerah Bisa Lakukan PSBB Syaratnya Izin Kemenkes | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Pemerintah Daerah Bisa Lakukan PSBB Syaratnya Izin Kemenkes

  • 01-04-2020
  • Editor :junaedi
  • dibaca :279
Pemerintah Daerah Bisa Lakukan PSBB Syaratnya Izin Kemenkes Ilustrasi karantina wilayah yang diterapkan Pemerinta Daerah Tegal.(dok.tribun)

Klikapa.com -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Aturan ini dibuat untuk melawan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Adapun PP ini terdiri dari 7 pasal yang diteken Jokowi pada Selasa, 31 Maret 2020. Dasar hukum PP ini yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan salinan PP yang diterima, Pasal 1 dijelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona sedemikan rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona.

Pemerintah daerah boleh menerapkan PSBB dengan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Menkes). Pembatasan sosial yang dimaksud yakni membatasan pergerakan orang dan barang ke provinsi, kabupaten atau kota.

"Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu," bunyi Pasal 2 ayat (1).

Dalam pasal 6, para kepala daerah harus mengusulkan pemberlakuan PSBB ke Menteri Kesehatan. Kemudian, Menkes meminta pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"Ketua Pelaksana Gugus Tugas PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu," demikian yang tertulis di Pasal 6 ayat (3).

Apabila Menteri Kesehatan menyetujui usulan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, maka kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB. Hal itu tertuang dalam Pasal 6 ayat (4).

Meski begitu, PP tersebut mengatur pembatasan sosial harus didasarkan padapertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya. Kemudian, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

PSBB harus memenuhi sejumlah syarat yaitu, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit


BERITA TERKAIT