Pemerintah Imbau Warga di Daerah Untuk Tidak Balik Dulu Ke Jakarta | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Pemerintah Imbau Warga di Daerah Untuk Tidak Balik Dulu Ke Jakarta

  • 25-05-2020
  • Editor :junaedi
  • dibaca :2328
Pemerintah Imbau Warga di Daerah Untuk Tidak Balik Dulu Ke Jakarta Ilustrasi Polisi yang akan melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk mencegah pemudik kembali ke ibu kota.(dok.antara)

Klikapa.com -Pemerintah melalui Jubir percepatan penanganan virus Corona (Covid-19), Achmad Yurianto mengimbau masyarakat yang ada di daerah agar tidak kembali dulu ke Jakarta, dalam situasi pandemi Covid-19.

"Kendati situasi itu tidak mudah, namun harus dipahami bahwa kembali ke Ibu Kota yang sekarang ini menjadi episentrum Covid-19 justru dapat menjadikan permasalahan semakin besar," ujar Yuri dalam keterangannya, Senin (25/5/2020).

Yuri berharap masyarakat memulai pola hidup baru dengan cara berpikir baru demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Pahami, bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh menggunakan cara pikir, cara tindak, seperti situasi di masa-masa lalu. Inilah yang kemudian beberapa kali pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan, kita harus bersabar. Situasi ini tidak mudah. Namun, kita yakin dengan kebersamaan, pasti kita akan bisa melakukan,” kata dia.

Yuri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), baik ke luar atau masuk Provinsi DKI Jakarta, sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Masa PSBB DKI Jakarta telah diperpanjang hingga tanggal 4 Juni 2020 mendatang.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa aktivitas masyarakat keluar dan masuk wilayah Jakarta pada masa pandemi dilarang dengan pengecualian. Siapapun yang melaksanakan perjalanan keluar masuk DKI Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM).

"Prinsipnya adalah, bahwa memang ada pengecualian untuk aktivitas pekerjaan yang dilakukan, baik oleh warga DKI yang harus melaksanakan pekerjaan di luar Jabodetabek, atau orang yang berada di luar Jabotabek yang harus ada pekerjaan di DKI,” ungkap Yuri.
 


BERITA TERKAIT