Pemkot Malang Perketat Izin ASN ke Luar Kota dan Tolak Kunjungan Tamu | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Pemkot Malang Perketat Izin ASN ke Luar Kota dan Tolak Kunjungan Tamu

Pemkot Malang Perketat Izin ASN ke Luar Kota dan Tolak Kunjungan Tamu Pemkot Malang perketat ASN yang akan pergi ke luar kota dan tolak kunjungan tamu

Klikapa.com -Pemerintah Kota (Pemot) Malang perketat izin aparatur sipil negara (ASN)-nya yang akan pergi keluar kota dan tidak menerima tamu dari luar kota. Melewat penerbitan surat (SE) Wali Kota nomor 31 Tahun 2021, ketentuan itu telah diberlakukan.

Pengetatan izin itu didasari kasus Covid-19 Kota Malang yang melonjak tajam jumlahnya. Sedangkan penerbian SE terbaru itu merupakan perubahan ketiga SE No 20 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD Kota Malang. 

Pada SE No 20, sebelumnya menegaskan, ASN diminta melakukan prokes di lingkungan kerja masing-masing dan menerapkan Work From Home (WFH) sesuai ketentuan. SE ini berlaku dari 30 November hingga 14 Desember 2020.  

Mengingat masa berlaku SE No 20 sudah habis, diterbitkanlah SE No 31. Tidak hanya memperpanjang masa waktu WFH, di dalamnya terdapat beberapa ketentuan yang berbeda. 

“Kalau mau keluar kota karena urusan dinas, harus izin dulu ke wali kota. Harus atas persetujuan wali kota. Terutama untuk keperluan keluar kota untuk dinas diluar undangan, seperti konsultasi,” tegas Sekretaris Ppemkot Malang Wasto, Jumat (15/1/2021).


Menurutnya, SE No 31 ini juga melarang adanya tamu luar kota datang melakukan tugas kedinasan ke lingkungan Pemkot Malang.  Jikapun sudah dilakukan perjanjian kedatangan sebelum SE No 31 terbit, Pemkot sudah melakukan koordinasi ulang. 

SE No 31 ini secara resmi mulai berlaku pada 15 Desember 2020 hingga 29 Desember 2021 mendatang.

“Sudah ada yang ditolak saya lupa jumlahnya. Yang jelas kami minta re-schedule. Kami tolak dulu semua yang mau datang ke Kota Malang,” tegas pria kelahiran Jawa Tengah ini. 

Tidak hanya itu SE baru ini juga menegaskan jika terdapat ASN yang positif dalam satu lingkungan perangkat daerah, maka yang boleh bekerja di kantor nantinya hanya 25 persen saja, bukan 50 persen.

Setelah dilakukan penyemprotan disinfekatan pada


BERITA TERKAIT