Cegah Covid-19 Makin Tinggi, Kota Malang kembali Ketati Aktivitas Warganya. Ini Ketentuannya | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Cegah Covid-19 Makin Tinggi, Kota Malang kembali Ketati Aktivitas Warganya. Ini Ketentuannya

Cegah Covid-19 Makin Tinggi, Kota Malang kembali Ketati Aktivitas Warganya. Ini Ketentuannya Kota Malang kembali memperketat aktivitas warganya untuk mencegah makin meningkatnya penularan virus Corona.(ist)

Klikapa.com -Tangkal penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat, Wali Kota Malang Sutiaji terbitkan surat edara (SE) tentang pengetatan PPKM Mikro. Semua kegiatan masyarakat pun dibatasi.

Sesuai SE No 30 Tahun 2021,  Pemkot Malang membuat aturan baru batasi pergerakan masyarakat umum, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran dan kegiatan sosial. Khusus perkantoran terapkan 50 persen Work From Home (WFH).  

Sutiaji menegaskan SE itu acuannya instruksi Kemendagri mengenai pengetatan PPKM Mikro. 

“Tujuannya mengendalikan kasus Covid-19. Kita pengetatan di PPKM Mikro itu,” tegas Sutiaji usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Kota Malang, Kamis (24/6/2021). 

Isi SE itu mengatur kegiatan tempat kerja dilakukan dengan WFH 50 persen dan WFO juga 50 persen. Belajar mengajar di sekolah masih dilakukan luring dan daring. 

Tempat usaha, seperti mall dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB. Sementara kapasitas di tempat makan atau restoran dibatasi 50 persen. 

Selain itu ada pula aturan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas wilayah provinsi, kabupatan dan kota. Diwajibkan menunjukan dokumen administrasi perjalanan tertentu atau surat izin yang dikeluarkan lurah dengan tanda tangan basah maupun elektronik.

Surat tersebut harus menyertakan identitas diri calon pelaku perjalanan. Kemudian perangkat wilayah atau lurah melalui posko kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam. Biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas wilayah. 

Namun demikian Sutiiaji menegaskan tidak akan menggunakan instruksi pusat terkait anjuran menerapkan jam malam. 

“Saya sudah kontak dengan salah satu dirjen (di Kementerian Dalam Negeri) bahwa itu (jam malam) diserahkan ke masing-masing daerah,” kata dia. 

Menurut dia jam malam akan berdampak domino (domino effect). Jika diberlakukan, dia khawatir memengaruhi berbagai aspek terutama perekonomian masyarakat Kota Malang. 

“Makanya kita lebih memilih mengetatkan aturan di PPKM Mikro. Nanti akan ada juga operasi gabungan hingga swab antigen acak jika diperlukan. Percepatan vaksinasi juga kita tingkatkan,” jelasnya. 

BERITA LAINNYA:


BERITA TERKAIT