KPK Sita Uang Rp 5 M dari Kasus Suap Pengadaan Barang Wali Kota Bekasi | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

KPK Sita Uang Rp 5 M dari Kasus Suap Pengadaan Barang Wali Kota Bekasi

  • 06-01-2022
  • Editor :junaedi
  • dibaca :1071
KPK Sita Uang Rp 5 M dari Kasus Suap Pengadaan Barang  Wali Kota Bekasi Ketua KPK, Firli Bahuri ketika merilis dugaan kasus suap pengadaan barang yang melibatkan wali kota Bekasi.(ist)

Klikapa.com -Seiring opeprasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyita uang senilai total Rp5 miliar terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (6/1/2022), menyebut Uang itu merupakan barang bukti yang ditemukan tim penindakan KPK saat menangkap tangan para tersangka.

"Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini sekitar Rp3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp2 miliar," terangnya.

Sebelumnya, KPK menangkap 14 orang terkait kasus ini. Usai pemeriksaan 1x24 jam, lembaga antirasuah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

Rinciannya, lima diduga sebagai penerima suap. Yaitu Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sedangkan empat tersangka diduga pemberi suap, yaitu Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; Lai Bui Min alias Anen; Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Atas perbuatannya, tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Sembilan tersangka ditahan mulai tanggal 6 Januari sampai dengan 25 Januari 2021," kata Firli.

Kasus ini terkait dengan belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran mencapai Rp286,5 miliar dan


BERITA TERKAIT