Mendagri: Pemerintah Sepakat Pemilu 14 Februari 2024 | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Mendagri: Pemerintah Sepakat Pemilu 14 Februari 2024

  • 24-01-2022
  • Editor :junaedi
  • dibaca :624
Mendagri: Pemerintah Sepakat Pemilu 14 Februari 2024 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(ist)

Klikapa.com -Pemerintah sepakat soal jadwal pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPRD DPD serta Pilpres digelar pada 14 Februari 2024. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam dalam dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (24/1/2022).

Menurutnya, tanggal tersebut akan memberikan ruang terkait penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu dengan Pilkada Serentak 2024 yang pemungutan suaranya bakal digelar pada November.

"Untuk tanggal, kami kira dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya Pilkada Serentak 2024 yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November," katanya.

"Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya," sambungnya.

Senada dengan itu, Ketua KPU Ilham saputra mengungkapkan pemungutan suara Pemilu 2024 direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari. Menurutnya, tanggal tersebut akan jatuh di hari Rabu atau sama seperti hari penyelenggaraan pemilu yang berlangsung selama ini.

"Jadi 14 Februari ini hari Rabu. Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah, DPR, dan KPU tak kunjung sepakat soal tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Padahal, pembahasan telah dimulai sejak awal 2021.

Para pihak hampir menyepakati opsi pemilu digelar 21 Februari 2024 dan pilkada digelar 27 November 2024. Namun, pemerintah mengajukan usul pemilu digeser ke 15 Mei 2024 dengan alasan keamanan.

Di tengah alotnya pembahasan, muncul isu "Pemilu 212". Pemilu direncanakan tanggal 21 Februari 2022, tapi usul itu juga masih diperdebatkan.

"PPP berpandangan, jika tanggal 21 Februari ini dikhawatirkan oleh pemerintah atau pihak manapun akan dipolitisir karena bisa disingkat '212' maka ya bisa dipertimbangkan 1-2 hari sebelum atau sesudahnya," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani beberapa waktu lalu.

Pada


BERITA TERKAIT