Taliasih Anggota Dewan Kota Malang Berbuah Sengketa di Pengadilan | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Taliasih Anggota Dewan Kota Malang Berbuah Sengketa di Pengadilan

  • 27-06-2022 penulis : muhaimin
  • dibaca :13914
Taliasih Anggota Dewan Kota Malang Berbuah Sengketa di Pengadilan Agus Sukamto eks anggota dewan Kota Malang (kanan)

Klikapa.com -45 orang eks anggota DPRD Kota Malang periode 1992-1998 menggugat Pekot Malang. Mereka melakukan itu lantaran upaya kekeluargaan yang ditempuh dianggap buntu. Bagaimana sebenarnya kasus ini?

Agus Soekamto yang mengaku menerima mandat dari teman-teman sesama anggota dewan periode itu, mengaku tanah itu berawal dari taliasih. Saat itu diberikan Wali Kota Malang saat dijabat HM Soesamto (alm).


Agus tidak menyebutkan berapa luas kapling yang diterima setiap anggota dewan yang purna tugas saat itu. Namun ia mengaku telah menerimanya sesuai dengan SK Wali Kota tahun 1998.


Seiring berjalannya waktu, Wali Kota Malang selanjutnya, Suyitno juga menguatkan 'hibah' tanah eks bengkok itu kepada anggota dewan. Suyitno mengeluarkan SK Tahun 2002.

Akan tetapi, ketika Wali Kota Malang beralih kepada Peni Soeparto, Agus mengaku mulai ada penolakan. Itu diketahui saat ia dan teman-temannya berusaha untuk mengurus surat-surat tanah berikut sertifikatnya.


''Saat kita mengurus ke BPN, dapatlah surat balasan bahwa ada surat penundaan pensertifikatan. Pak Peni (wali kota) meminta menunda dulu menunggu permintaan masyarakat dipenuhi APBD,'' katanya. 


Namun ketika eks anggota dewan ini mengajukan ke Pemkot untuk melepasan dan sekaligus pensertifikatan tanah, tetap belum bisa dipenuhi," cerita Agus.


Padahal selam itu mereka juga telah mengajukan pelepasan lahan ke Pemkot dengan nbiaya sebesar Rp 1 juta. Lalu membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan). 


"Ketika itu eksekutif bilang lahan itu eks bengkok. Pelepasan lahan 1 kavling Rp 1 juta,'' tuturnya. 


Kondisi itu berlarut saat Wali Kota dijabat Moch Anton. Lantaran tak kunjung ada respon, Agus mengaku pihaknya meminta bantuan Ombudsman RI  dan putusan menyatakan dua hal, yakni meminta ganti rugi atau peradilan. 


Agus pun mengaku berkirim surata surat ke Depdagri hingga terselenggara rapat bersama. Hasilnya diturunkan ke Gubernur dan putusannya, sama ganti rugi atau peradilan. 


Hal


BERITA TERKAIT