Kemendagri Izinkan Penghapusan Pajak Progresif dan Biaya Balik Nama Kendaraan | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Kemendagri Izinkan Penghapusan Pajak Progresif dan Biaya Balik Nama Kendaraan

  • 13-08-2022
  • Editor :junaedi
  • dibaca :438
Kemendagri Izinkan Penghapusan Pajak Progresif  dan  Biaya Balik Nama Kendaraan ilustrasi.(ist)

Klikapa.com -Pemerintah pusah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan izin kepada daerah menghapus pajak progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas (BBN 2).  Kibijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Izin itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni. Ia menyebut izin diberikan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, kewenangan menghapus itu memang berada di daerah. 

Selain itu, dalam UU HKPD, penyerahan kedua kendaraan juga juga sudah tidak dikenal. Artinya, untuk BBN 2 ini sudah dibebaskan atau tidak dikenakan tarif. 

"Sebagaimana amanah UU Nomor 1 Tahun 2022, penghapusan BBN 2 sudah diatur pada Pasal 12 ayat 1, objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya untuk penyerahan pertama atas kendaraan bermotor," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (13/8) ini.

Ia mengatakan sebelum memberikan izin itu, Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Korps LaluLintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa Raharja telah mengkaji penghapusan Pajak Progresif dan BBN 2.

Hasil kajian; jika BBN 2 ini dihapuskan dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan daerah.

"Karena tarifnya hanya 1 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Itupun banyak masyarakat yang tidak segera melakukan balik nama terhadap kendaraan bekas yang dibelinya. Karena itu, pemda juga tidak mendapatkan pendapatan dari BBN 2 dan data kepemilikan kendaraan bermotor juga tidak akurat, karena sudah berpindah tangan tapi tidak terdata," jelas Fatoni.

Ia mengatakan hasil kajian justru menunjukkan penghapusan BBN 2 bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat mengurus administrasi balik nama kendaraan yang telah membeli kendaraan bermotor dari pihak lain.

Ia karena itu mengatakan penghapusan penting dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN 2 guna mendapatkan data


BERITA TERKAIT