Terdakwa Diganjar Hukuman 1,8 Tahun, Penasihat Hukum Protes Seharusnya Bebas | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Terdakwa Diganjar Hukuman 1,8 Tahun, Penasihat Hukum Protes Seharusnya Bebas

Terdakwa Diganjar Hukuman 1,8 Tahun, Penasihat Hukum Protes Seharusnya Bebas Terhukum Fikri (tengah) dan dua penasihan hukumnya.(ist)

Klikapa.com -Terdakwa kasus penganiayaan Muhammad Fikri, 20, warga Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang diganjar hukuman 1,8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (18/8/2022).

Amar hakim menyebut terdakwa terbukti telah melanggar pasal Pasal 353 ayat 1 dan 3 KUHP. Korbannya adalah Tirto, 35, warga Desa Ngingit, Kecamatan Tumpang. 

Peristiwa pengadiayaan itu terjadi di  Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis. Kejadiannya, bulan Maret 2022. Fikri  kemudian menyerahkan diri ke Polres Malang setelah mengetahui Tirto mengembuskan napas terakhirnya usai terlibat perkelahian, Minggu (13/3). 

Putusan hakim itu jauh lebih ringan dari tuntuan Jaksa yakni empat tahun penjara.

Meski begitu, usai sidang penasihat hukum terdakwa Satya Widarma, SH dan Didik Lestatiyono, SH tidak bisa menerima putuhsan hakim. Ia menilai amar itu tidak melegakan bagi ia dan kliennya.

Terdakwa Fikri dianggapnya seharusnya bebas dari jeratan hukum. Karena apa yang dilakukan kliennya dianggap karena dalam keadaan terpaksa.

“Apa yang dilakukan klien kami dalam keadaan terpaksa. Tidak bisa dijerat Pasal 353 ayat 3 KUHP, hakim menjeratnya dengan Pasal 353 ayat 1 tentang penganiayaan. Kami menilai putusan hakim cenderung kaku. Seharusnya pertimbangkan perbuatan terdakwa adalah karena keterpaksaan,” kata Satya.

Menurut dia, hakim hanya melihat perbuatan menganiayanya dan tidak melihat alasan melakukan perbuatan. 

“Artinya tidak dipertimbangkan bahwa terdakwa dalam keadaan terpaksa,” jelasnya.


''Dalam Pasal 49 KUHP, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk membela diri, tidak boleh dipidana,” terangnya.


Karenanya ia melihat ada potensi bahwa kliennya bisa bebas dari jerat hukum penjara. Selain itu, lanjut dia, fakta lain yang menunjukkan adanya jangka waktu antara perkelahian dan kematian korban.

Terlebih penyebab kematian korban juga tidak bisa dibuktikan sebagai akibat perkelahian dengan kliennya. 

“Keluarga korban tidak mau diotopsi,'' katanya. 

Menurutnya, putusan majenis hakim itu layak untuk diajukan upaya hukum banding karena masih ada peristiwa yang berkaitan, seperti rasa


BERITA TERKAIT