Perusahaan Bandel Dilaporkan BPJS ke Kejaksaan

  • 2016-09-13
  • Editor :junaedi
  • dibaca :3346
Perusahaan Bandel Dilaporkan BPJS ke Kejaksaan Kajari Malang Joko Irianto

MALANG- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Malang sepertinya  mulai gerah dengan perusahaan yang acuh saja dengan kewajibannya. Menyusul surat peringatan yang tak kunjung diperhatikan, kini perusahaan yang mengabaikannya itu dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Malang.

Perusahaan yang dilaporkan itu diantaranya perusahaan menunggak pembayaran, belum mendaftarkan karyawannya, baru mendaftarkan separuh dan belum mendaftarkan karyawannya dengan upah di bawah UMK serta keiikutsertaan dalam program pensiun.

Surat Kuasa Khusus (SKK) pun telah dikuasakan BPJS Ketenagakerjaan Malang kepada Kejaksaan. Itu sebagai bentuk tindaklanjut laporannya terhadap ratusan perusahaan di wilayah Malang yang tidak ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Malang, Purwanto Joko Irianto, SH, MH, mengatakan pihaknya pun sudah koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan sejak dilayangkannya laporan tersebut.

“SKK ini dikeluarkan karena perusahaan terkait tidak ada respons. Setelah diberikan surat peringatan ke 1 dan 2, hingga upaya sosialisasi dari pihak BPJS,” terangnya Selasa (13/9).

Menurutnya, data yang ada di Kejari, terdapat 327 perusahaan di seluruh Malang Raya yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan ke Kejari wilayah masing-masing. Dari jumlah itu 209 ada di Kota Malang. Kasusnya pun beragam.

Mulai menunggak pembayaran, belum mendaftarkan karyawannya, baru mendaftarkan separuh dari jumlah karyawan dan belum mendaftarkan karyawannya dengan upah dibawah UMK termasuk keiikutsertaan dalam program pensiun.

Terkait SKK itu, Joko menyebutkan piutang iuran dari 64 perusahaan dengan total Rp 296.168.721 sudah tertagih Rp 170.615.083.

Sedangkan tujuh perusahaan akhirnya mendaftarkan karyawannya, dan tersisa 32 perusahaan wajib BPJS yang belum mendaftarkan. Joko menambahkan bahwa, sisanya, masih dalam proses mediasi.

“Yang belum tertagih maupun yang higga kini belum mendaftar, masih dalam proses mediasi. Kami berupaya semaksimal mungkin supaya mereka segera melakukan kewajibannya, untuk penjaminan karyawan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Sri Subekti, mengatakan total dana yang sudah tertagih tersebut, sudah bisa menyelamatkan uang negara. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan

Berita Terkait

Baca Juga