Enam Ribu Pemengang KIS Tak Bisa Dicover BPJS Kesehatan | Berita Hari ini

Enam Ribu Pemengang KIS Tak Bisa Dicover BPJS Kesehatan

  • 2016-09-21
  • Editor :husnun
  • dibaca :3667
Enam Ribu Pemengang KIS Tak Bisa Dicover BPJS Kesehatan ilustrasi Layanan Kesehatan masyarakat kurang mampu yang masih carut marut.

MALANG – Tak kurang dari enam ribu pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kota Malang tidak bisa menggunakan kartunya. Kepala Dinkes Kota Malang, Asih Tri Rahmi mengambil inisiatif dengan memasukkannya warga tersebut, dalam kuota pembayaran iuran BPJS Kesehatan hingga tiga bulan ke depan.
 
“Kami kurang tahu mengapa KIS tidak bisa dipakai. Padahal KIS domain Dinas Sosial. Tapi kami juga tak bisa diam saja. Karena itu, kami alihkan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat BPJS Kesehatan,” kata Asih kepada wartawan Rabu, (21/9).

Tahun ini, katanya, Dinkes sudah memasukkan sekitar 22 ribu warga miskin untuk program JKN. Memasuki akhir September, Dinkes menambahkan 11 ribu orang lagi di JKN. Jumlah tambahan ini, termasuk 6.000 warga miskin yang tak memiliki KIS. Dinkes, mengajukan tambahan anggaran untuk membayar premi BPJS, sekitar Rp 6,79 miliar.

Asih menerangkan, total anggaran bidang kesehatan Kota Malang mengalami peningkatan. Namun, porsi anggaran untuk Dinkes malah menurun. Karena itu, pendanaan untuk BPJS warga miskin yang baru saja dimasukkan, hanya bisa tercukupi sampai bulan September 2016 saja.

Pengajuan anggaran Rp 6,79 miliar ini, demi menalangi pendanaan premi hingga akhir tahun anggaran 2016. Jika sampai pengajuan anggaran tersebut tidak diterima oleh dewan, maka Dinkes harus ber-utang untuk menutupi kekurangan dana itu.

Sementara Kadinsos Kota Malang, Sri Wahyuningtyas warga tak bisa pakai KIS, ternyata tidak masuk verifikasi Kementerian Sosial RI. Faktornya banyak, di antaranya,  bukan lagi warga Kota Malang, sudah meninggal dunia dan beberapa alasan lain.

“Ada pula pemakai KIS yang ternyata alamat palsu. Alamatnya tidak ada,” jelas Yuyun, sapaan akrabnya.

Yuyun menyebut, jika kemudian pemerintah mengkafernya dalam program BPJS Kesehatan, merupakan tanggungjawab Pemkot Malang terhadap warga yang tak mendapat bantuan kementerian. Meski demikian, Dinsos juga tetap pro aktif mendorong warga tak mampu lewat program lain.

Yakni, Program Keluarga Harapan

Berita Terkait

Baca Juga