Putusan RUPS, Dirut dan Wadirut Pertamina Diberhentikan

  • 2017-02-03
  • Editor :junaedi
  • dibaca :2145
Putusan RUPS, Dirut dan Wadirut Pertamina Diberhentikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanri Abeng membeberkan masalah dualisme kepemimpinan di tubuh perseroan yang membuat adanya perombakan. (dok.cnn indonesia)

JAKARTA- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) Jumat (3/2/2017) menetapkan Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang diberhentikan dari jabatannya. Mereka tidak lagi menjabat di perusahaan minyak pelat merah itu. Masalah komunikasi antara keduanya disinyalir menjadi penyebabnya.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tanri Abeng pun menjelaskan kepada media beberapa kasus di mana perselisihan antara keduanya kerap terjadi.

Pertama, masalah impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebesar 1,2 juta barel yang dilakukan pertengahan Januari lalu. Pada saat itu, Ahmad melangkahi posisi Dwi dalam menandatangani persetujuan impor solar.

Menurut Tanri, masalah bermula ketika Ahmad meminta tandatangan Dwi untuk menyetujui impor Solar. Namun, karena Dwi tak kunjung menandatangani persetujuan itu, Ahmad lantas menandatangani persetujuan agar proses impor dipercepat. Dalam hal ini, Ahmad dianggap menyalahi wewenangnya sebagai Wakil Direktur Utama.

Namun masih kata Tanri, Itu bukan sepenuhnya salah Ahmad. Alasannya, Dwi tak kunjung menandatangani persetujuan itu meski dokumen telah disiapkan berjauh-jauh hari.

Padahal, impor solar diperlukan karena stok dalam negeri tengah menipis. Pada saat itu, Tanri menyebut bahwa persediaan Solar tercatat 15 hari, atau di bawah persediaan standar selama 20 hari.

"Pengalokasian itu kewenangan Wakil Dirut, tapi mengimpor itu kewenangan Dirut. Permintaannya memang sudah dikirim ke Dirut. Tapi karena Dirut belum tandatangan, makanya Wadirut melakukan itu," tutur Tanri di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat (3/2).

Padahal menurutnya, masalah bisa selesai jika Dwi bilang akan segera menandatangani persetujuan impor tersebut. Bahkan penyalahgunaan wewenang Ahmad ini disebutnya selalu dibawa-bawa sebagai bahan perselisihan antara Dwi dengan Ahmad.

Di satu sisi, Tanri melanjutkan, penyalahgunaan wewenang ini tak boleh terjadi. Namun di sisi lain, Tanri juga menyalahkan sikap Dwi yang kurang responsif.


Di samping masalah impor, ketidaksepakatan antara keduanya juga menyebabkan 20 tenaga kerja stategis tak kunjung diganti meski

Berita Terkait

Baca Juga