Konflik Pengelola Unikama Meruncing, Kampus Digembok, Pelantikan Pengurus Dipindah ke Kota Batu | Berita Hari ini

Konflik Pengelola Unikama Meruncing, Kampus Digembok, Pelantikan Pengurus Dipindah ke Kota Batu

Konflik Pengelola Unikama Meruncing, Kampus Digembok, Pelantikan Pengurus Dipindah ke Kota Batu Gerbang utama Kampus Unikama di Jalan S Supriyadi, yang digembok pengurus tandingan dan dijaga polisi, sementara pengurus lain di lanatik pengurus PDRI Jatim di sebuah Hotel di Batu. (ipunk)

MALANG- Konflik pengurus pengelola kampus Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) makin meruncing.. Salah satu kubu dilantik, kampus digembok pagarnya atau disegel oleh pengurus tandingan. Alhasil, pelantikan pengurus itu dialihkan ke Kota Batu dan Kampus di jaga petugas Kepolian dan Kodim 0833 Malang.

Di tengah konflik kepengurusan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Unikama itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, melantik kepengurusan di bawah pimpinan H. Soedja’i, Jumat pagi (19/1/2018).

Pelantikan kepengurusan masa bakti 2018-2023 ini, tidak dilakukan di kampus Unikama di Jalan S Supriyadi, Kota Malang. Namun dipindahkan ke salah satu hotel Kota Batu.

Diduga, kampus Unikama dikuasai pengurus tandingan, Christea. Sepanjang hari ini kampus ini ditutup. Tidak ada kegiatan perkuliahan. Pintu gerbang utama digembok dan terdapat sejumlah petugas kepolisian dari Polres Malang Kota dan anggota TNI dari Kodim 0833 Kota Malang, menjaga ketat kampus ini.  

Sedang di pelantikan itu dikukukuhkan Ketua PPLP-PT PGRI Unikama H. Soedja’i dengan wakil ketua, Waluyo Edy Susanto.

Menurut MS. Alhaidary, SH, kuasa hukum pengurus PPLP-PT PGRI Unikama, Soedja’i Cs membenarkan pelantikan kepengurusan itu.

“Memang sengaja dilakukan di tempat lain untuk menghindari konflik dengan Christea yang mengaku sebagai ketua baru,” katanya, Jumat (19/1/2018).

Setelah pelantikan ini, Alhaidary menegaskan, kliennya segera melaporkan Christea Frisdiantara, mantan Wakil Ketua PPLP-PT PGRI ke polisi karena memalsukan data autentik penerbitan akta No 1 tanggal 3 Januari 2018 yang disahkan Menkumham No AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.

 “Dalam Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Malang tertulis di Bab XVI Pasal 38 tentang perubahan anggaran dasar, dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia,” terangnya.
 
Menurutnya, surat persetujuan perubahan anggaran dasar Menkumham Nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2018 yang dibuat Christea, berdasarkan akta No 84 tanggal 28 Oktober

Berita Terkait

Baca Juga