Sengketa Pengurus Unikama, Christea Mengklaim Sah Menjadi Ketua Baru | Berita Hari ini

Sengketa Pengurus Unikama, Christea Mengklaim Sah Menjadi Ketua Baru

Sengketa Pengurus Unikama, Christea Mengklaim Sah Menjadi Ketua Baru Christea Frisdiantara dan Erpin Yuliono, kuasa hukumnya.

MALANG- Christea Frisdiantara, Ketua Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) tandingan, menuduh lawannya H. Soedja’i, takut mengikuti rapat ruwah untuk perubahan anggaran dasar, bulan Desember 2017 lalu.

“Dia tidak datang untuk mengikuti rapat karena kalah jumlah. Saya lebih banyak jumlahnya, empat orang. Sedangkan Pak Soedja’i hanya tiga orang,” katanya kepada Malang Post (induk klikapa.com), Sabtu (20/1/2018).

Sehingga, lanjut dia, berbagai upaya dilakukan Soedja’i Cs untuk mendongkelnya dari kepengurusan PPLP-PT PGRI. Termasuk pemecatan dirinya dari jabatan wakil ketua. Surat pemecatan itu melalui keputusan yang dikeluarkan Ichwan, Ketua PGRI Jatim.

Berbicara dengan didampingi kuasa hukumnya Erpin Yuliono, SH, diterangkan keputusan pemecatan atas dirinya disebutkan tidak sah karena tanpa melalui rapat yang harus dihadirinya dan notulen.

“Dulu sudah saya laporkan masalah pemecatan saya itu ke Polda Jatim. Tapi diminta untuk melapor ke Polres Malang Kota. Namun sampai sekarang, saya nggak tahu kok belum diproses oleh penyidik,” ungkap Christea.  

Karenanya Christea mengaku pengangkatannya dirinya sebagai Ketua PPLP PT PGRI Malang yang baru adalah sah. Ia menyerukan jika Soedja'i tidak rela, disilahkan menggugat ke pengadilan.

“Tidak dengan menduduki kampus dengan cara mengirim preman. Katanya pendidik, tapi kok memberi contoh tidak baik,” tudingnya.

“Dalam konteks ini, kita berbicara hukum saja. Saya sebut, pengangkatan pak Chris sebagai ketua baru yayasan yang menaungi Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) ini sah dan berjalan sesuai prosedur yang ada,” tambah Erpin Yuliono.

Menurutnya, kepengurusan PPLP-PT PGRI versi Christea dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) tanggal 1 nomor AHU-0000001.AH.01.08.tahun 2018 yang menyatakan mulai 5 Januari 2018, mantan anggota DPRD Kota Malang itu sebagai ketua yang sah.

“Jadi dengan keputusan Menkumham yang dikantongi Pak Chris, dia sudah sah sebagai komandan yayasan. Kalau ada orang lain yang mengklaim atau merasa masih menjadi punyanya, buktikan

Berita Terkait

Baca Juga