Korupsi ADD dan AD mantan Kades Permanu Ditahan

  • 2018-02-07 penulis : Agung Priyo
  • Editor :junaedi
  • dibaca :4143
Korupsi ADD dan AD mantan Kades Permanu Ditahan Siswo Ady Ustanto saat digelandang petugas Kejaksaan untuk dibawa ke LP Lowokwaru,

MALANG-Mantan Kepala Desa (Kades) Permanu, Pakisaji, Kabupaten Malang, Siswo Ady Ustanto, 41, ditahan Kejaksaan Kepanjen. Dia langsung dikirim ke LP Lowokwaru setelah diperiksaa beberapa saat. Penahanan ini terkait atas dugaan penyelewengan dana desa.

Siswo saat digeladang masuk mobil, ia sempat meminta untuk bertemu dengan istrinya terlebih dahulu. Saat itu dia sudah mengenakan rompi warga oranye.
 
“Saya mau bertemu dengan istri dulu. Katanya tadi sudah perjalanan ke sini,” kata Siswo, kepada petugas sebelum digelandang ke masuk mobil yang akan membawanya ke LP Lowokwaru. Petugas pun lantas memintanya untuk menunggu di ruang tamu dengan penjagaan ketat.

Tak lama kemudian, wanita berkerudung hitam datang. Siswo langsung memeluk dan mengecup kening istrinya. Ia juga terlihat menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Keduanya pun terlihat menitikkan air mata. Sekitar 10 menit kemudian, Siswo digelandang petugas.

Warga Dukuh Blau, Permanu, menjadi tersangka dugaan kasus korupsi. Ia diduga menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD), ketika menjabat sebagai Kades pada tahun 2015 – 2016 lalu. Nilai total kerugian negaranya sekitar Rp 112 juta.

“Hari ini yang bersangkutan kami periksa, kemudian ada bukti petunjuk lengkap dan ada pengakuan juga. Selanjutkan kami jadikan tersangka dan ditahan sementara selama 20 hari di LP Lowokwaru untuk penyidikan lanjut,” jelas Kasi Pidsus Kejari Kepanjen, Suseno, SH, MH.

Tahun 2015, ketika Siswo menjabat Kades, mendapat anggaran ADD sebesar Rp 459 juta lebih, sedangkan DD sebesar Rp 284 juta lebih. Kemudian 2016, digelontor anggaran ADD sebesar Rp 470 juta lebih dan DD sebesar Rp 633 juta lebih.

Besaran APBdes tersebut, digunakan untuk pembangunan desa sesuai perencanaan yang dibuat. Namun anggaran desa tersebut, ada kegiatan dalam APBdes yang tidak dilaksanakan. Ada pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan APBdes.

Termasuk potongan pajak dari anggaran tersebut, yang seharusnya disetorkan oleh Siswo tidak disetorkan

Berita Terkait

Baca Juga