Pakde Jualan Konsep Ekspor Antar Pulau | Berita Hari ini

Pakde Jualan Konsep Ekspor Antar Pulau

Pakde Jualan Konsep Ekspor Antar Pulau Pakde Karwo bercengkerama dengan gubernur DKI, Jabar dan Sulawesi Selatan di arena APPPSI, Kamis siang, (HARY SANTOSO/MALANGPOST)

BANDUNG – Konsep perdagangan antar pulau milik Jatim ‘djual’ ke provinsi lain. Kian tidak pastinya perekonomian dunia (ekspor) paling manjur diantisipasi dengan penguatan ekonomi domestik.

‘’Ekonomi nasional bisa jadi kuat. Meski ada ketidakpastian ekonomi  dunia. Hanya ini (perdagangan antar pulau),’’ tandas Soekarwo, Gubernur Jatim saat Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2018 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis siang.

Dijelaskan Pakde Karwo,  jumlah penduduk Indonesia sangat besar yakni 261 juta orang lebih. Atau 40 persen jumlah penduduk ASEAN. Kondisi ini merupakan pasar pasti (captive market) paling potensial.

‘’Potensi ini harus dikembangkan. Caranya menstimulus investasi melalui perdagangan antar pulau. Serta mendorong tumbuhnya industri dan meningkatkan ekspor nasional,’’  katanya.

Penguatan ekonomi domestik, lanjut dia,  sangat diperlukan. Pertama, masih adanya ketergantungan impor bahan baku/penolong.  Buktinya, nilai impor bahan baku/penolong nasional sebesar 74,99 persen.

Impor bahan baku ini untuk komoditas seperti kedelai (bubuk/biji), gandum, kalium klorida (bahan pupuk), tembakau virginia, susu bubuk, biji kopi robusta, besi baja, dan cengkeh.

‘’Komoditas ini sebenarnya dapat disubstitusi produk lokal dari berbagai provinsi, melalui penguatan perdagangan antar daerah. Kalau ini dilakukan, bisa mengurangi ketergantungan impor,”  papar Pakde Karwo.

Kedua masih tingginya biaya logistik antar pulau. Sebagai contoh, biaya logistik dari Surabaya ke Makasar Rp 8 juta per kontainer 20 feet. Atau jauh lebih mahal dibanding Surabaya ke Singapura, yakni sekitar USD 150-200 atau Rp 2-3 juta per kotainer 20 feet.

‘’Tol laut sangat perlu. Tapi jauh lebih perlu bagaimana memperbaiki kemudahan berusaha serta memangkas berbagai prosedur perijinan,”  ajaknya.

Ketiga belum adanya sistem data base yang secara detail menjelaskan potensi dan kebutuhan komoditas antar daerah/provinsi. ‘’Usul saya perlu penguatan informasi potensi dan kebutuhan melalui penguatan kerjasama antar daerah,’’ pungkasnya. (has)

Berita Terkait

Baca Juga