Jam Mengajar Dikurangi, Honorer K2 Mengadu ke Dewan

Jam Mengajar Dikurangi, Honorer K2 Mengadu ke Dewan FHK2I Kabupaten Malang bersama perwakilan para guru honorer saat diterima Komisi A DPRD Kabupaten Malang. (agung priyo).

MALANG – Setelah mengugat Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Malang, Senin siang (7/3), 24 guru honorer K2 mengadu ke DPRD di Kepanjen. Mereka minta dukungan. Kehadiran mereka ditemui anggota Komisi B dan A.

“Kedatangan kami ini, untuk audensi dengan anggota dewan. Kami minta dukungan atas perjuangan yang kami lakukan. Sekaligus menyatukan pandangan agar ada pemahaman yang tepat tentang Honorer K2,” terang Suko Adireno, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Malang.

Datang didampingi kuasa hukumnya, Marcelinus Maring, mereka juga menyampaikan adanya intimidasi yang diduga dilakukan Dinas Pendidikan dan Inspektorat, terhadap guru honorer.

Intimidasi itu dikaitkan dengan Pilkada lalu. Dari birokrasi (Dinas Pendidikan dan Inspektorat), guru honorer dianggap melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati. Sedangkan dari guru honorer, merasa tidak melanggar ASN.

“Karena itulah, kami meminta DPRD untuk menguji. Apakah guru honorer yang merupakan pegawai swasta ini, juga diatur masuk dalam aturan ASN,” ujar Suko.

Ihkwal intimisasi, lanjut Suko, guru honorer sudah melayangkan surat somasi hingga tiga, meski tidak ada jawaban. “Harapan kami dengan somasi, adalah langkah yang kooperatif, seperti pendekatan personal kepada guru honorer,'' jelasnya.

Nyatanya, lanjut dia, malah sebaliknya. Jangankan permintaan maaf, para guru malah ditakut-takuti. Kini bahkan 15 guru honorer K2 disanksi pengurangan jam mengajar.

Ada juga sanksi yang dialihkan dari guru kelas menjadi guru mata pelajaran, bahkan ada yang menjadi guru ekstrakurikuler.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo mengatakan, kedatangan guru honorer  kemarin itu untuk beraudensi. Mereka mengadu terkait status dari honorer K2.

“Mereka meminta dukungan. Hal itu sebenarnya sudah kami lakukan sejak 2014 lalu, untuk memperjelas status K2 ke MenPAN-RB serta ke Komisi X dan II DPR RI. Namun apa yang mereka sampaikan, nantinya akan kami sampaikan lagi ke DPR RI,” tegas Kusmantoro Widodo.

Bagaimana

Berita Terkait

Baca Juga