Penanganan Kasus Dugaan Korupsi ADD Lambat, Warga Druju Demo Kejaksan

  • 2018-08-01 penulis : Agung Priyo
  • Editor :junaedi
  • dibaca :5798
Penanganan Kasus Dugaan Korupsi ADD Lambat, Warga Druju Demo Kejaksan Warga Desa Druju, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ketika berunjukrasa ke Kantor Kejari Kepanjen, Rabu (1/8).(agung) 

MALANG - Warga Desa Druju, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Rabu (1/8) berunjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen. Mereka menuntut keseriuran lembaga ini menangani kasus dugaan korupsi dana desa. 

Sembari membentangkan beberapa poster bertulisan kecaman, mereka juga melakukan orasi. Mereka mendesak Kajari, professional dalam menangani kasus dugaan korupsi ADD, yang dilakukan Kepala Desa Druju, Mujiono. 

“Tolong Bapak Kajari periksa lagi itu staf-stafnya. Apakah mereka sudah benar-benar bekerja dengan baik apa belum,” teriak Samsul, salah satu warga Desa Druju. 

“Kenapa berkas kasus korupsi Kades Druju selalu ditolak dan dikembalikan sampai enam kali. Ada apa sebenarnya,” sambung warga lain.

Menurut warga, Kejari Kepanjen, terkesan lambat menangani kasus korupsi di Desa Druju. Padahal, dari hasil audit BPKP, sudah ditemukan penyelewengan hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Namun beberapa kali berkas dilimpahkan ke Kejaksaan oleh penyidik Polres Malang, selalu ditolak dengan alasan perbaikan.
 
"Perbaikan masa sampai enam kali. Sudah banyak saksi serta sudah ada bukti, tetapi berkas kok selalu ditolak," kata pendemo lainnya. 

Kehadiran mereka itu sempat ditemui salah seorang jaksa. Lima orang perwakilan mereka pun diterima. Mereka yang mewakili warga itu Surahman, Imam Suhati dan Ahmad Sugiono. 

Usai menerima perwakilan warga itu, pejabat kejaksaan itu menyebutkan dalam waktu dekat Kejaksaan segera gelar perkaranya.

“Pak Kajari tidak ada di tempat. Kita hanya ditemui jaksa peneliti tadi. Katanya setelah Ini akan ada gelar perkara kasusnya. Mereka janji akan mengundang warga pada gelar perkara nanti,” beber Wasiati.

Kasus dugaan korupsi ADD ini muncuat setelah  Mujiono dilaporkan oleh warganya ke Polres Malang, pada 2014 silam. Ia diduga menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 – 2014. Nilainya sekitar Rp 200 juga lebih.

Laporan warga terkait ADD ini, karena adanya laporan fiktif yang dibuat oleh Mujiono. Misalnya, anggaran untuk program kemiskinan, pendidikan, kepemudaan dan pembangunan. Semuanya fiktif

Berita Terkait

Baca Juga