Aturan E-Commerce Siap Disahkan Menjadi Peraturan Pemerinatah

  • 2018-08-03
  • Editor :goly
  • dibaca :9578
Aturan E-Commerce Siap Disahkan Menjadi Peraturan Pemerinatah Ilustrasi E-Commerce

JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerinatah (RPP) Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) atau aturan toko online (e-commerce) sudah mencapai tahap finalisasi. Aturan yang mengatur kegiatan transaksi e-commerce tersebut siap disahkan menjadi Peraturan Pemerinatah (PP).
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengungkapkan, regulasi tersebut siap meluncur dalam waktu dekat.
"Kalau saya hitungannya satu atau dua bulan selesai. Secara substansi tidak ada masalah lagi, tinggal proses adminsitrasi legal," kata Rudiantara di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Rudiantara memastikan tidak ada penundaan lagi lantaran PP ini sendiri sudah terlambat dari target awal. Saat ini prosesnya tinggal harmonisasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
"Tadi harmonisasi lah kurang lebih, sudah beberapa kali kan sudah tertunda. Kalau dari Perpres e-commerce harusnya kan Oktober 2017 (selesai), sudah terlambat lama," kata dia.
Aturan tersebut baru dibahas kembali oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Kali ini, ada tiga pending issues yang menjadi fokus bahasan. Pertama, mengenai pengumpulan data e-commerce. Kedua, tentang pemberdayaan pelaku usaha lokal. Lalu yang ketiga adalah definisi barang dan jasa digital.
RPP TPMSE mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan mempertimbangkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
RPP ini juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Roadmap e-commerce) tahun 2017-2019. (Oke)

Berita Terkait

Baca Juga