Diduga Korupsi Aset Daerah, Tiga Mantan Lurah Dampit Ditahan Kejaksaan

  • 2018-08-08 penulis : Agung Priyo
  • Editor :junaedi
  • dibaca :7816
Diduga Korupsi Aset Daerah, Tiga Mantan Lurah Dampit Ditahan Kejaksaan Ketiga tersangka dari kiri Deny Eko Setiawan, Zarkasi dan Lis Indra Cahya.(agung)

MALANG – Tiga orang mantan Lurah Dampit ditahan Kejaksaan Negeri, Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (8/8). Menyusul penetapan sebagai tersangka terhadap ketiganya dalam kasus korupsi pengelolaan tanah asset daerah. 

Ketiganya segera dijebloskan ke LP Lowokwaru itu adalah Zarkasi, 58, warga Desa Banjarejo, Pakis. Mantan Kasi Pemerintahan Kecamatan Tumpang ini, Lurah Dampit, periode 2010.

Kemudian, Dra Lis Indra Cahya, 57, warga Kelurahan/Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Ia merupakan mantan Sekcam Dampit ini, adalah Lurah Dampit periode 2011 – 2013. 


Satu lagi tersangka itu adalah Denny Eko Setiawan, 37, warga Jalan Segaluh Indah, Kelurahan/Kecamatan Dampit. Kasi Logistik BPBD Kabupaten Malang, menjabat Lurah Dampit periode 2014 – 2016.

“Mereka akan menjalani penahanan pertama selama 20 hari ke depan, untuk proses menuntaskan penyidikan. Tersangka Denny dan Zarkasi, kami tahan di LP Lowokwaru, sedangkan Lis Indra, kami tahan di LP Wanita Sukun,” kata Kasi Pidsus Kejari Kepanjen, Suseno
.
Menurutnya, berdasarkan hasil audit BPKP Jawa Timur, total kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan ketiga tersangka ini, adalah Rp 731,9 juta. 

Rinciannya, tersangka Zarkasi, merugikan negara nilainya Rp 42,9 juta. Tersangka Lis Indra Cahya, Rp 117,5 juta dan tersangka Denny, merugikan negaranya Rp 571,5 juta.

Dijelaskan, ketiganya diduga penyimpangan penerimaan hasil sewa tanah eks bengkok di Kelurahan Dampit. Mereka menyewakan 58 bidang tanah eks bengkok yang menjadi asset daerah tersebut, kepada sekitar 30 warga. Tanah itu disewakan tanpa izin, serta harga sewa ditentukan sendiri oleh mereka.

“Uang hasil sewa pun yang seharusnya disetorkan, tetapi oleh mereka tidak disetorkan ke Kas Daerah,” ujarnya. 

Mereka dijerat pasal 2, 3 dan 8 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara.(agp/jon)

Berita Terkait

Baca Juga