Jamaah Korupsiyah

Jamaah Korupsiyah Husnun N Djuraid

jarang yang mengancam akan menolak anggaran yang diajukan eksekutif. Dalam tahapan ini seolah-olah dimunculkan konflik, bahwa legislatif menolak anggaran yang tidak memihak rakyat atau proyek yang hanya menghabiskan biaya. Gertak sambal itu ternyata membuat legislatif keder.
Maka dicarilah cara mufakat untuk memuluskan anggaran tersebut. Bukan mufakat sembarang mufakat, tapi tawar menawar antara kedua belah pihak agar APBD tersebut segera disahkan. Ternyata ketokan palu ketua dewan soal pengesahan APBD itu bukan gratis. Ada biaya besar yang harus dikeluarkan oleh eksekutif.
Dalam kasus korupsi di Kota Malang misalnya, nilai fee Rp 900 juta untuk anggota dewan itu termasuk murah bila dibandingkan dengan jumlah APBD yang sekitar Rp 2,5 triliun. Maka ketika ketua DPRD mengajukan jumlah itu, wali kota dan jajarannya langsung menyanggupi. Tak butuh waktu lama untuk mengumpulkan uang tersebut, karena biasanya sudah ada kepala dinas yang dijadikan ‘’ATM’’ untuk pengeluaran siluman seperti.
 Uang itu biasanya dikumpulkan dari rekanan yang sudah mendapatkan proyek dan setoran dari SKPD yang pengajuan anggarannya disetujui. Seperti yang terungkap dalam beberapa sidang korupsi,  SKPD harus setor 10 persen dari anggaran yang diterimanya kepada kepala daerah. Bisa dibayangkan, berapa banyak uang yang terkumpul. Kalau ada kepala daerah menghabiskan dana Rp 20 miliar untuk bisa menang Pilkada, maka uang itu akan kembali hanya dalam waktu satu tahun dari menyunat anggaran.
 Semakin besar APBD suatu daerah, ‘’balik modal’’ kepala daerah untuk Pilkada akan semakin cepat. Bukan hanya kembali, tapi akan mendapat tambahan berlipat-lipat.  Secara tidak langsung penyunatan anggaran itu akan mengurangi kualitas dan kuantitas layanan pada masyarakat. Kualitas proyek dan layanan akan dikurangi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ketika kasus korupsi terungkap, ada warga masyarakat yang berkomentar, ‘’pantas saja jalan rusak tidak diperbaiki, la uangnya dikorup para pejabat.’’
Kasus korupsi di Kota Malang ini merupakan pemenuhan janji Ketua KPK Agus Raharjo yang menyatakan akan ada peserta Pilkada yang akan jadi tersangka korupsi. Wali kota Malang dan  seorang anggota DPRD adalah peserta Pilkada Kota Malang. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan calon gubernur Maluku Utara sebagai tersangka korupsi. Langkah KPK ini merupakan jawaban terhadap keberatan beberapa pihak soal rencana penetapan peserta Pilkada sebagai tersangka.
Pihak legislatif keberatan dan minta penetapan itu dilakukan setelah Pilkada agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Tak kurang dari Menkopolhukam Wiranto juga minta KPK agar menunda penetapan tersangka sampai Pilkada usai. Alasannya sama, untuk menghindari kegaduhan selama Pilkada. Tapi KPK bergeming, terus melakukan proses hukum terhadap para pelaku tindak korupsi yang kebetulan peserta Pilkada yang kebanyakan adalah incumbent.
Pemberantasan korupsi harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun, karena korupsi sudah sangat mengkhawatirkan. Tugas untuk memberantas korupsi lebih mulai dari sekadar untuk menghindari kegaduhan. Tidak boleh ada pihak yang berusaha menghalangi tugas KPK untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebangkrutan. Korupsi terbukti sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Mereka seharusnya bisa mendapatkan haknya dengan layak, tapi semua terampas oleh tangan kotor koruptor. Kalau saja anggaran itu tidak dkorupsi, masyarakat bisa menikmati pendidikan,kesehatan dan pelayanan umum gratis. Infrastruktur bisa dibangun dengan kualitas karena dibangun dengan anggaran


Berita Terkait