Jamaah Korupsiyah | Berita Hari ini

Jamaah Korupsiyah

Jamaah Korupsiyah Husnun N Djuraid

Maluku Utara sebagai tersangka korupsi. Langkah KPK ini merupakan jawaban terhadap keberatan beberapa pihak soal rencana penetapan peserta Pilkada sebagai tersangka.
Pihak legislatif keberatan dan minta penetapan itu dilakukan setelah Pilkada agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Tak kurang dari Menkopolhukam Wiranto juga minta KPK agar menunda penetapan tersangka sampai Pilkada usai. Alasannya sama, untuk menghindari kegaduhan selama Pilkada. Tapi KPK bergeming, terus melakukan proses hukum terhadap para pelaku tindak korupsi yang kebetulan peserta Pilkada yang kebanyakan adalah incumbent.
Pemberantasan korupsi harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun, karena korupsi sudah sangat mengkhawatirkan. Tugas untuk memberantas korupsi lebih mulai dari sekadar untuk menghindari kegaduhan. Tidak boleh ada pihak yang berusaha menghalangi tugas KPK untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebangkrutan. Korupsi terbukti sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Mereka seharusnya bisa mendapatkan haknya dengan layak, tapi semua terampas oleh tangan kotor koruptor. Kalau saja anggaran itu tidak dkorupsi, masyarakat bisa menikmati pendidikan,kesehatan dan pelayanan umum gratis. Infrastruktur bisa dibangun dengan kualitas karena dibangun dengan anggaran sesungguhnya.
Langkah KPK ini justru menyelamatkan masyarakat agar lebih cerdas dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Kebanyakan mereka tidak tahu kualtas sesungguhnya, karena kepiawaian para calon itu memoles diri dengan program seolah-olah memihak rakyat. Masyarakat juga tidak tahu diantara para peserta Pilkada itu dalah koruptor. Uang yang digunakan membiaya Pilkada itu berasal dari korupsi.
Tidak menutup kemungkinan uang haram itu juga mengalir kepada para pemilih dalam bentuk money politics.  KPK punya cara sendiri dalam memberikan pendidikan politik, yakni dengan menunjukkan kasus korupsi yang menimpa salah satu calon. Ini merupakan tindakan hukum sekaligus pendidikan politik agar tidak menjadikan para koruptor sebagai pemimpin. (*)

Oleh: Husnun N Djuraid*
Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

Berita Terkait

Baca Juga