Guru Honorer K2 Keluhkan Nasibnya ke Bupati Malang dan Baleg DPR RI

  • 2018-10-18 penulis : Agung Priyo
  • Editor :junaedi
  • dibaca :696
Guru Honorer K2 Keluhkan Nasibnya ke Bupati Malang dan Baleg DPR RI Perwakilan guru honorer K2, mendatangi Pendopo Agung Pemkab Malang, di Jalan Agus Salim Malang, Kamis (18/10).

MALANG– Perwakilan guru honorer K2, mendatangi Pendopo Agung Pemkab Malang, di Jalan Agus Salim Malang, Kamis (18/10). Mereka yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), menemui Plt Bupati Malang Sanusi dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, termasuk perwakilan OPD dan anggota DPRD Kabupaten Malang.  

Baleg DPR RI berada di Malang saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Malang. Kunjungannya ke Malang ini dipimpin oleh Totok Daryanto. Mereka diterima langsung oleh Plt Bupati Malang, Sanusi.
 
Totok Daryanto mengatakan, kunjungan kerja ini terkait rencana penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2019. Dari kegiatan ini diharapkan bisa adalah menyerap aspirasi atau masukan dari berbagai stakeholder, atau pemangku kepentingan.  

Sementara FHK2I  sengaja ikut gabung dalam pertemuan itu sebagai usaha perjuangan mereka akan nasib para guru honorer di Kabupaten Malang. Melalui audensi itu, mereka berharap pemerintah bisa menjembatani aspirasinya yang belum terfasilitasi. Sehingga nasib para guru honorer K2 ke depan lebih baik.

“Intinya kami menolak PermenPAN-RB nomor 36 dan 37 tahun 2018. Kalau pemerintah tetap memaksa menggunakan mekanismme pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (P3K), kami berharap supaya honorer K2 yang memiliki SK di bawah tahun 2085, bisa diakomodir tanpa melalui tes,” terang Ketua FHK2I Kabupaten Malang, Ari Susilo.

Dikatakannya, penolakan PermenPAN RB tersebut, karena dalam penerimaan CPNS tidak berpihak pada guru honorer. Padahal selama puluhan tahun, guru honorer sudah berjuang keras untuk mencerdaskan anak bangsa. 

Sehingga disebutkan wajar jika para guru honorer menuntut untuk mendapat kemudahan diangkat menjadi PNS.

“Ada beberapa permohonan yang kami sampaikan dalam audensi. Di antaranya meminta perselisihan soal ASN diselesaikan. Ketika  K2 tidak bisa masuk dalam perebutan ASN, maka teman-teman yang memiliki SK di bawah tahun 2005 bisa diprioritaskan tanpa tes,” jelasnya.

Menanggapi keluhan guru honorer ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI,

Berita Terkait

Baca Juga