Sisi Laten Geopolitik Jawa Pedalaman vs Jawa Pesisir dalam Hubungan Penguasa-Ulama | Portal Berita yang menyajikan informasi dan berita terbaru hari ini

Close

Sisi Laten Geopolitik Jawa Pedalaman vs Jawa Pesisir dalam Hubungan Penguasa-Ulama

  • 23-10-2018
  • Editor :goly
  • dibaca :228473
Sisi Laten Geopolitik Jawa Pedalaman vs Jawa Pesisir dalam Hubungan Penguasa-Ulama Ilustrasi Wali Songo

dengan Jawa Pesisir. Apalagi ketika Belanda sebagai unsur bangsa Asing, masuk ke kancah ini, semakin menajam dan meruncinglah perbedaan itu.


Salah satu karakteristik geografis Jawa Pesisir yang secara khusus menarik disorot adalah Pulau Madura. Inilah pulau yang mewakili lingkup pandangan hidup Jawa Pesisir. Pulaunya kecil, tetap semangat Islam telah masuk ke dalam sumsum mereka. Mengingat wataknya yang berjiwa Jawa Pesiri inilah, maka Madura termasuk yang berada di garis depan pendukung berdirinya kerajaan Demak yang dimotori oleh Sunan Bonang.
Watak masyarakatnya berjiwa bahari dan senang berlayar, dan mengembara ke Bugis, Ternate, Pontianak, Malaka dan juga ke Mekah. Meski pulaunya tandus, namun anak-anak Madura tidak pernah merasa dirinya misiki. Kekayaan ada di Laut.


Jiwa masyarakat Madura yang lebih sreg dengan jiwa orang Bugis yang sama-sama suka berlayar, maka tak heran setelah pamor Kerajaan Gowa jatuh, salah seorang bangsawan Gowa (Makasar) Karaeng Galesong mengembara dengan perahu berserta anak buahnya, sampai ke Madura. Inilah yang kemudian menyatukan secara batiniah antara Karaeng Galeson dengan Trunojoyo, salah seorang darah turunan Pangeran Langgar, bersama-sama melancarkan perlawanan kepada Kerajaan Mataram, di bawah kepeloporan Sunan Giri.


Apa sesungguhnya pandangan inti para ulama sehingga mengalami benturan dengan Kerajaan Mataram utamanya pada era Amangkurat I dan II? Pertama, para ulama menentang pandangan bahwa raja merupakan wakil mutlak Allah SWT untuk memerintah alam. Para ulama lebih tertarik akan cara pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam di Aceh. Yakni kaum agama diberi hak luas menyiarkan Islam dan mengajarkannya.


Raja tidak boleh menenggang hati golongan yang belum Islam sehingga kemajuan Islam terhambat. Apalah artinya tanah Jawa menerima Islam sebagai Agama, padahal hukum agama tidak menjadi kenyataan. Bahkan upacara-upacara kehinduan masih berlaku.
Alhasil, karena emosi yang meluap-luap didorong oleh rasa tauhid yang bergelora di dada, para ulama kadang bersikap seperti orang kurang ajar alias mbalelo. Mereka datang ke istana memakai pakaian Arab seperti sorban, jubah, tasbih di tangan dan tidk mau menyembah sujud kepada Ingkang Sinuhun.


Masalahnya, sewaktu Sultan Agung masih berkuasa, baginda sultan masih bisa merangkul kalangan ulama meskipun sinkretis dalam keislamannya. Tetapi putranya, Amangkurat I, bukan sekadar berbeda pandangan, namun hakekatnya memang membeci ulama dan kiai. Di depan para ulama dan kia sombong, tidak hormat, dan melanggar sopan-santun dan adab.


Intinya, supaya ajaran Islam yang tegas melalui perantaraan para ulama dan kiai itu, jangan diajarkan kepada rakyat. Ulama tidak  boleh menjalin kontak langsung kepada masyarakat. Yang bertanggungjawab menghadapi rakyat kecil hanyalah lurah. Camat, Wedana, Demang, Patih, Bupati, Adipati baru ke kanjeng Sultan.


Adapun ulama yang sah hanyalah yang resmi dalam pemerintahan. Kerjanya hanya mengurus masjid, tinggal sekeliling Kauman, mencukupkan jemaah 40 orang. Kedudukan mereka sebagai Jogosworo. Dalam pandangan Amangkurat I, jika ajaran ulama sampai ke rakyat kecil, kacaulah pemerintahan, hilang dan lenyaplah kepatuhan kepada yang di atas.


Inilah yang kemudian memicu pertentangan terbuka antara ulama dan Sultan Amangkurat I di dalam tubuh kerajaan Mataram. Sehingga ketika eskalasi konflik semakin meninggi, Amangkurat I memerintahkan menangkap seluruh kiai dan santrinya dalam seluruh kerajaan, yang tidak kurang dari 7000 orang, menyuruh mereka naik ke tiang gantungan.


Dalam kisah yang dirajut oleh Buya Hamka dalam bukunya itu, terkandung sebuah pesan hikmah. Betapa ada sesuatu yang masih laten dan ibarat bara sekam antara Jawa Pedalaman versus Jawa Pesisir. Maka itu konstruksi kisah Buya Hamka ini, menyadarkan kita bahwa hal laten antara ulama dan penguasa yang dipahat melalui sejarah hitam Sultan Amangkurat I dan II, masih hidup dan membara hingga saat ini. Khususnya di tanah Jawa.


Bukan suatu kebetulan manakala kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu bertumpu pada kota-kota yang dulunya adalah mata-rantai Jawa Pedalaman yang masih kuat ajaran kejawaan (kejawennya) seperti Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Kartosura, Delanggu, Wonogiri, dan Boyolali.


Sayangnya, geopolitik Banyumasan yang semestinya potensial untuk mengimbangi dominasi simpul Surakarta tadi masih jadi daerah tak bertuan dan belum tergarap. Seperti Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap hingga Tegal. Yang sejatinya merupakan geopolitik Jawa Pesisir. Dan kuat rasa keislamannya dibandingkan beberapa kota Jawa Tengah yang tersebut tadi. (Aktual)


BERITA TERKAIT